TEMPO.CO, Jakarta - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan, pemeriksaan ini dijadwalkan pada hari ini, 11 Juni 2024. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kav. 4 atas nama Hendarto dan Hariyanto,” ujar Tessa dalam keterangan tertulis.

Adapun Hendarto merupakan Komisaris Utama PT Sakti Mait Jaya Langit atau Mentari Group. Sedangkan Hariyanto adalah Komisaris PT Sakti Mait Jaya Langit atau Mentari Group.

KPK pada tanggal 19 Maret 2024 mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit pada LPEI. "Pada tanggal 19 Maret 2024 KPK meningkatkan penyelidikan dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Maret 2024.

Peningkatan status kasus itu disampaikan KPK sehari setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membawa kasus dugaan korupsi LPEI ke Kejaksaan Agung. Ghufron mengaku, KPK telah mendapatkan laporan dugaan korupsi LPEI pada 10 Mei 2023. Setelah penelaahan, kasus itu disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada 13 Februari 2024 untuk langsung dilakukan penyelidikan. “Kemarin menteri keuangan telah melaporkan dugaan TPK ini ke Kejaksaan Agung sehingga ini KPK perlu tegaskan, bahwa KPK telah meningkatkan status naik pada status penyidikan,” kata dia.

KPK menyelidiki tiga perusahaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, yakni PT PE dengan nilai kerugian Rp 800 miliar, PT RII sebesar Rp 1,6 triliun, dan PT SMJL sebesar Rp 1,051 triliun.

Sehari sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dugaan korupsi pada 4 debitur LPEI. Keempat perusahan itu yakni PT RII sekitar Rp 1,8 triliun, PT SMR Rp 216 miliar, PT SRI Rp 1,44 miliar, PT BRS Rp 300,5 miliar dengan dugaan fraud atau kecurangan total berjumlah Rp 2,505 triliun.

“Empat perusahaan ini korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perusahaan perkapalan," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Komplek Perkantoran Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 18 Maret 2024.

Ketut mengatakan, Kejagung telah memproses kasus ini sejak 2019, sehingga tak menutup kemungkinan untuk memeriksa LPEI. “Oh iya jelas, pasti ada keterkaitan ya. Karena sebagai pemberi sekaligus penerima dari debitur tadi,” katanya.

BAGUS PRIBADI | ANTARA