TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, calon pimpinan KPK harus memiliki integritas tinggi dan kompetensi. Sebab, untuk menjadi pimpinan KPK tidak bisa hanya bermodal jujur. "Integritasnya harus di atas. Urusan itu jadi susah hidup, biarin saja," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 10 Juni 2024. "Itu risiko masuk KPK. Kan gitu, jadi integritas itu tidak boleh ditawar."

Pahala menyebut, pimpinan KPK tidak bisa hanya bermodal jujur karena tanpa kemampuan manajerial yang mumpuni akan sia-sia mengemban tanggung jawab. "Karena tidak optimum di sana dan di sini maka kita bentuk. Nah kalau cuma modal jujur doang mah repot," ujarnya.

Tidak hanya itu, Pahala menyarankan Pansel Capim KPK periode 2024-2029 untuk berdiskusi dengan pimpinan hingga Dewas KPK saat ini. "Yang tahu kebutuhan KPK ya meraka-mereka itu," ucapnya. Dia berharap Pansel tidak mengutamakan kerja konsultan pada saat menyaring calon.

Pahala menyinggung proses seleksi capim KPK 2019 dengan total pelamar 400 orang. Saat itu, konsultan menyaring 40 nama untuk diserahkan kepada pansel. Seleksi seperti itu dinilai kurang efektif. Sebab, bisa menyingkirkan nama-nama yang memiliki kualitas dan kapabilitas yang layak untuk seorang pimpinan KPK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan sembilan nama anggota pansel KPK. Ketua Pansel terpilih dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Ketua Pansel KPK dibantu oleh Wakil Ketua Pansel KPK, Arif Satria.

Adapun, anggota Pansel KPK, terdiri dari Ivan Yustiavandana, Nawal Nely, Ahmad Erani Yustika, Y. Ambeg Paramarta, Elwi Danil, Rezki Sri Wibowo, dan Taufik Rahman.