TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Nurul Izmi meminta para penegak hukum untuk sigap memberingkus bandar dan pelaku judi online. Menurut dia, upaya pencegahan saja tidak cukup karena yang menjadi sasaran utama dalam sindikat judi online adalah bandarnya.

“Agar mendapatkan efek jera tentunya mendorong penindakan berupa pemidanaan. Sikat bersih dari hulu ke hilir,” ujar Izmi kepada Tempo, Selasa, 2 Juli 2024.

Izmi menyebut para penegak hukum perlu berhati-hati pada penerapan hukum pidana dalam menangani kasus judi online karena akan berimplikasi pada isu pemasyarakatan. Menurut dia, pemberantasan sindikat judi online dapat dimulai dari komitmen penegak hukum untuk menyasar hulu dari sindikat tersebut, yaitu bandarnya.

Judi online, kata Izmi, tidak hanya dapat dilihat sebagai pelanggaran UU ITE semata. Hal ini lebih dalam lagi dapat dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. “Perputaran uang yang ada dalam judi online perlu diperiksa darimana asal-usulnya,” tuturnya.

Dia mengatakan, para penegak hukum harus mencermati lagi bahwa lebih dari itu judi online bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, terdapat tindak pidana lanjutan yang bisa jadi tertaut dalam judi online, yakni pencucian uang.

Peneliti Elsam itu juga menyoroti soal PPATK yang mencatat nilai transaksi judi online mencapai Rp 600 triliun. Hal ini, kata Izmi, seharusnya dapat diidentifikasi asal-usul transaksinya.

“Jika kasus judi online hanya berhenti pada tindak pidana asalnya (predicate crime), dimungkinkan bahwa aliran uang dengan nominal yang besar itu akan tetap digunakan untuk bisnis lainnya,” kata dia.

Dalam memberantas judi online itu sendiri, Presiden Jokowi telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto pada 14 Juni lalu.

Pemerintah mengajak berbagai komponen masyarakat untuk bersatu dalam upaya pencegahan. Untuk memberantas judi online, ada dua pendekatan yang akan dilakukan. Pertama, penegakan hukum dan pencegahan yang akan dikendalikan langsung oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Pendekatan kedua melibatkan pendidikan dan rehabilitasi di bawah koordinasi Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

SUKMA KANTHI

Pilihan Editor: Kasus Pertemuan Firli Bahuri dengan SYL Masih Penyelidikan di Polda Metro Jaya