TEMPO.CO, Jakarta - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) akan melakukan sejumlah kunjungan di Jakarta pada hari kedua cuti massal, Selasa, 8 Oktober 2024. Perwakilan hakim dari berbagai daerah itu akan mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Keuangan, Bappenas hingga bertemu sejumlah tokoh hari ini untuk minta perbaikan kesejahteraan dan kenaikan gaji hakim.

Pada pagi hari, para hakim akan melakukan rapat dengan DPR untuk membahas isu kesejahteraan hakim. Rapat tersebut akan dipimpin oleh politikus Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

“Pukul 10.00 WIB, rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pimpinan DPR RI, lokasi di Gedung DPR,” kata Juru bicara gerakan solidaritas hakim, Fauzan Arrasyid, melalui keterangan tertulis pada Senin, 7 Oktober 2024.

Menurut Fauzan, para hakim akan terbagi menjadi beberapa kelompok untuk menghadiri berbagai audiensi hari ini. Sebab, ada beberapa agenda yang dijadwalkan pada waktu yang sama.

Sejumlah hakim lainnya akan menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama, Jimly Asshiddiqie saat RDPU dengan DPR berlangsung. Mereka akan berdiskusi tentang isu-isu kehakiman dan kesejahteraan hakim. “Lokasi di Jimly School, Gedung Sarinah Lantai 9,” ujar Fauzan.

Pada jam yang sama, kelompok hakim lainnya akan mengikuti audiensi dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). Pertemuan yang akan berlangsung di Kantor Bappenas itu juga akan membahas rencana penyesuaian aturan tentang gaji dan tunjangan hakim.

Pada pukul 13.00 WIB, para hakim akan menemui mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas. Agenda para hakim lalu dilanjutkan dengan audiensi dengan pejabat Kementerian Keuangan pada pukul 15.30 WIB.

Setidaknya ada 148 hakim dari berbagai daerah melakukan audiensi di Jakarta saat melakukan cuti massal yang berlangsung pada 7-11 Oktober 2024. Solidaritas hakim mengklaim ada ribuan hakim cuti bersama selama sepekan di seluruh Indonesia.

Pada hari pertama cuti massal, para hakim sempat beraudiensi dengan pimpinan Mahkamah Agung (MA) dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) serta Kementerian Hukum dan HAM. Audiensi itu juga dihadiri pejabat dari Kementerian Keuangan hingga Komisi Yudisial.

Pilihan Editor: KPAI Minta Korban Pencabulan Anak di Panti Asuhan Darussalam An'nur Tangerang Segera Direlokasi