Komnas HAM: Banyak Masyarakat Ditetapkan Tersangka di Konflik Agraria di IKN

Jumat, 18 Oktober 2024 20:06 WIB

Alat berat beroperasi di area proyek Bandara VVIP, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 15 Agustus 2024. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan Bandara VVIP yang berlokasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum dapat difungsionalkan pada perayaan HUT ke-79 RI karena progresnya yang belum mencapai target karena terkendala cuaca buruk. ANTARA/Fauzan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat cukup banyak masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara yang dijadikan tersangka di konflik agraria di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombang mencatat ada 9 orang petani dari Desa Seleloang yang ditetapkan sebagai tersangka dan 4 warga di desa Tamelow Sepak yag jadi tersangka selama 2024.

Uli kaget melihat banyaknya tersangka konflik agraria di wilayah IKN di Kabupaten Penajam Paser tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menemui perwakilan masyarakat Tamelow, yang dijadikan tersangka penyerobotan lahan, di kantor Komnas HAM, Kamis, 17 Oktober.

"Jumlah itu dari dua laporan," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 18 Oktober 2024.

Sembilan petani Desa Seleloang yang ditetapkan sebagai tersangka, saat ini berstatus dalam masa penangguhan penahanan. Mereka dituduh melakukan kekerasan terhadap petugas keamanan saat pembebasan lahan proyek untuk Bandara VVIP IKN. Atas penetapan tersangka itu, mereka kemudian melapor ke Komnas HAM.

Sementara empat orang warga masyarakat Temelow ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kalimantan Timur pada 14 Oktober lalu atas dugaan penyerobotan lahan hak guna bangunan (HGB) milik PT International Timber Corporation Indonesia (ITCI) Kartika Utama. Padahal masyarakat menyatakan mereka telah tinggal di Penajam Paser Utara sejak 1979, sebelum PT ITCI.

Melihat banyak masyarakat yang ditetapkan sebagai tersangka di kasus agraria di wilayah IKN, Uli mengatakan Komnas HAM akan mendorong agar semua konflik diselesaikan melalui pendekatan mekanisme tanah objek reforma agraria (TORA).

TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi. Salah satu caranya dengan mengkomunikasikannya kepada bupati setempat.

Advertising
Advertising

Untuk kasus 9 petani Seleloang yang menerima penangguhan penahan, Uli mengatakan, kasusnya sedang dalam proses penetapan subyek dan obyek TORA. "Pemkab Penajam Paser Utara sudah setuju."

Sementara untuk 4 warga Temelow yang dituding melakukan penyerobotan lahan, Komnas HAM akan segera mengirimkan surat ke Polda Kaltim dan meminta penjelasan atas penetapan tersangka mereka. Pendekatan yang sama akan dilakukan Komnas HAM seperti kasus 9 orang petani di wilayah IKN sebelumnya.

Pilihan Editor: KPK Yakin Menang Praperadilan Kasus Dugaan Korupsi Bupati Situbondo Karna Suswandi

Berita terkait

Komnas HAM Desak Penyelidikan Kematian Warga Sipil Tarina Murib di Papua

9 jam lalu

Komnas HAM Desak Penyelidikan Kematian Warga Sipil Tarina Murib di Papua

Komnas HAM juga meminta kepolisian mengambil tindakan hukum terhadap KSB yang melakukan kekerasan terhadap aparat maupun warga sipil Papua.

Baca Selengkapnya

Masa Depan AI Masuk dalam Materi Pembekalan Calon Wakil Menteri Kabinet Prabowo di Hambalang

14 jam lalu

Masa Depan AI Masuk dalam Materi Pembekalan Calon Wakil Menteri Kabinet Prabowo di Hambalang

Hari kedua pembekalan Kabinet Prabowo, dihadiri oleh 54 peserta dengan materi geopolitik, masa depan AI, hingga berurusan dengan jurnalis.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Ditunjuk Prabowo Jadi Menkeu, Ini PR Ekonomi RI yang Belum Selesai

1 hari lalu

Sri Mulyani Ditunjuk Prabowo Jadi Menkeu, Ini PR Ekonomi RI yang Belum Selesai

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dirinya ditunjuk oleh Prabowo Subianto untuk kembali menjadi bendahara negara. Masih ada sederetan PR ekonomi RI yang belum ia selesaikan.

Baca Selengkapnya

Dituding Serobot Lahan Perusahaan, Warga Penajam Paser Utara Lapor ke Komnas HAM

1 hari lalu

Dituding Serobot Lahan Perusahaan, Warga Penajam Paser Utara Lapor ke Komnas HAM

Perusahan melaporkan empat warga atas dugaan penyerobotan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Padahal warga sudah lebih dulu menempati lahan itu.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Akhir Jabatan Jokowi

1 hari lalu

Serba-serbi Akhir Jabatan Jokowi

Ragam hal dan aktivitas mengiringi hari menuju lengsernya Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Diusulkan sebagai Solusi Pemindahan Ibu Kota Jakarta ke IKN, Apa Itu Twin Cities?

1 hari lalu

Diusulkan sebagai Solusi Pemindahan Ibu Kota Jakarta ke IKN, Apa Itu Twin Cities?

Twin cities atau kota kembar pada dasarnya adalah konsep yang melibatkan dua kota besar yang menjalankan fungsi-fungsi penting bersama-sama.

Baca Selengkapnya

Dirjen PUPR Sarankan Pemindahan ASN ke IKN Mulai dari yang Bertugas Membangun Nusantara

2 hari lalu

Dirjen PUPR Sarankan Pemindahan ASN ke IKN Mulai dari yang Bertugas Membangun Nusantara

Dirjen PUPR sarankan pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dimulai dari ASN yang bertugas mempersiapkan ibu kota baru

Baca Selengkapnya

Meleset dari Target, Baru 16 Tower Rusun ASN di IKN yang Siap Huni Bulan Ini

2 hari lalu

Meleset dari Target, Baru 16 Tower Rusun ASN di IKN yang Siap Huni Bulan Ini

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan 13 dari total 47 tower rumah susun aparatur sipil negara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah siap digunakan

Baca Selengkapnya

Prabowo Dikabarkan Bakal Memecah Kemenkop UKM, Ekonom: Lebih Didominasi Alasan Politik

2 hari lalu

Prabowo Dikabarkan Bakal Memecah Kemenkop UKM, Ekonom: Lebih Didominasi Alasan Politik

Ekonom ragukan efektivitas rencana presiden terpilih Prabowo Subianto memecah Kemenkop UKM menjadi dua kementerian. Mengapa?

Baca Selengkapnya

Jumlah Menteri Prabowo Bakal Lebih Banyak Ketimbang di Kabinet Jokowi, Rumah Dinas Menteri di IKN Ditambah?

2 hari lalu

Jumlah Menteri Prabowo Bakal Lebih Banyak Ketimbang di Kabinet Jokowi, Rumah Dinas Menteri di IKN Ditambah?

Bila Prabowo Subianto memiliki 49 menteri, rumah dinas di IKN saat ini belum bisa mengakomodasi kebutuhan semua pembantu presiden itu.

Baca Selengkapnya