TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat mengevaluasi pendekatan keamanan di Tanah Papua. Usman mengungkapkan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan negara dan kelompok pro-kemerdekaan Papua terus berlangsung dan merenggut banyak korban jiwa.

Berdasarkan pantauan Amnesty International Indonesia, sepanjang Februari 2018 hingga Agustus 2024, setidaknya ada 132 kasus pembunuhan di luar hukum di Papua. Peristiwa itu, kata Usman, mengakibatkan kematian 242 warga sipil.

“Sebagian besar insiden ini, yaitu 83 kasus dengan 135 korban warga sipil, dikaitkan dengan aparat keamanan,” ucap Usman, Jumat, 18 Oktober 2024.

Di periode yang sama, ujar Usman, sebanyak 55 personel militer tewas dalam 37 kasus. Begitu pula 16 anggota polisi tewas dalam 14 kasus. Selain itu 42 anggota kelompok pro-kemerdekaan Papua (OPM) terbunuh dalam 27 kasus pembunuhan di luar hukum.

“Pembunuhan ini meningkatkan ketegangan, terutama bagi masyarakat adat Papua yang tidak bersama yang tetap menjadi korban,” tegas Usman.

“Kami mendesak presiden dan pemerintah baru untuk mengevaluasi pendekatan keamanan yang masif di Tanah Papua. Selama dekade terakhir, penempatan militer yang semakin intensif hanya menghasilkan lebih banyak pelanggaran HAM,” tambah Usman.

Dia juga berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menegakkan HAM bagi semua warga, termasuk orang asli Papua. Usman meminta pemerintah dapat memastikan keadilan serta akuntabilitas atas pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Pilihan Editor: Ada Luka Lebam pada Mayat Ibu dan Anak di Kontrakan Pondok Petir Depok