TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan, mengusulkan strategi pemberantasan korupsi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Novel membuat usulan itu untuk mendukung komitmen Presiden RI ke-8 itu dalam memberantas korupsi selama 5 tahun ke depan.

"Pemberantasan korupsi merupakan fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," ucap Novel dalam keterangannya pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Strategi pertama, Novel meminta Prabowo memperkuat posisi lembaga antirasuah yang dilemahkan lewat revisi Undang-Undang KPK Tahun 2019. Pelemahan KPK itu, menurut dia, terbukti menyebabkan penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 40 menjadi 34 dalam empat tahun terakhir.

"Saya mendorong Presiden Prabowo untuk segera merevisi UU KPK guna mengembalikan independensi KPK sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2002," ujar Novel.

Kedua, mantan penyidik KPK itu merekomendasikan Prabowo untuk meninjau kembali daftar calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK. Ia menilai pemimpin yang tepat akan menjadi kunci bagi KPK untuk bekerja secara efektif.

Desakan mengganti nama calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK muncul karena proses seleksi yang dilakukan pada era Jokowi dianggap melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 soal masa jabatan Pimpinan KPK. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan seleksi Capim dan Cadewas KPK hanya boleh dilakukan satu kali dalam satu periode jabatan DPR RI dan presiden. Pada periode 2019-2024, Jokowi telah melakukan seleksi pada 2019 lalu.

Sementara untuk strategi ketiga, Novel meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto menyelesaikan sejumlah kasus korupsi yang tak tuntas di era Presiden Joko Widodo.

"Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo diharapkan untuk memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus ini sebagai wujud komitmen terhadap pemberantasan korupsi," kata Novel.

Terakhir, Novel menekankan pemerintahan Prabowo Subianto perlu membangun sistem integrasi nasional yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sistem itu terdiri dari pemilihan pimpinan lembaga yang transparan, pendidikan nilai-nilai integritas, dan penegakan hukum yang kuat.

Melalui empat usulan tersebut, Novel Baswedan optimis pemerintahan Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia lebih bersih dan adil. Ia berharap Prabowo menepati janji yang diucapkan dalam pidato pelantikannya di Sidang Umum MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024. Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan tak akan menoleransi tindak pidana korupsi.

"Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi," kata Prabowo saat itu.