KPK Sebut Menteri dan Wakil Menteri Wajib Lapor LHKPN sebelum 21 Januari 2025
Reporter
Sultan Abdurrahman
Editor
Linda novi trianita
Rabu, 23 Oktober 2024 20:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan para menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum 21 Januari 2025. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan batas waktu tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut Budi, aturan batas waktu pelaporan LHKPN tercantum dalam Undang-Undang KPK dan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020. “Bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk menyampaikan LHKPN-nya dengan jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak pengangkatan pertama atau dilantik,” kata Budi melalui pesan singkat pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Presiden Prabowo Subianto melantik para menteri dan wakil menteri kabinetnya pada Senin, 21 Oktober 2024. Maka dari itu, Budi menyampaikan mereka harus melapor LHKPN setidak-tidaknya pada 20 Januari 2025, atau tiga bulan setelah pelantikan.
Budi secara khusus mengimbau para pejabat yang belum melaporkan LHKPN tahun ini untuk segera melapor dalam jangka waktu tersebut. “Sedangkan bagi menteri dan wakil menteri yang sebelumnya telah lapor LHKPN pada 2024, maka dapat melaporkan LHKPN-nya, dapat melaporkan harta kekayaannya kembali secara periodik tahun 2025,” ucap Budi.
Budi menyampaikan KPK terbuka untuk membantu atau melakukan pendampingan apabila para menteri dan wakil menteri mengalami kendala dalam penyampaian LHKPN. “Penyampaian LHKPN dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui online di laman elhkpn.kpk.go.id,” kata Budi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melantik 48 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada Senin, 21 Oktober 2024. Jumlah Menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih banyak daripada kabinet Presiden Joko Widodo yang hanya 34.
Prabowo mengatakan membentuk kabinet yang lebih besar dibanding pada pemerintahan periode-periode terdahulu. Alasannya, kabinet yang gemuk itu diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat.
Pilihan Editor: Harvey Moeis Akui Terima Duit dari Helena Lim di Rumah Robert Bonosusatya