Pemerintah Bekasi Diminta Perketat Izin Bisnis Waralaba
Reporter
Editor
Selasa, 15 Desember 2009 11:34 WIB
TEMPO Interaktif, Bekasi - Sekitar 100 orang dari Gerakan Masyarakat Bawah (GMBI) berunjuk rasa di kantor Wali Kota Bekasi. Mereka menuntut kepala daerah memperketat izin bisnis waralaba, karena mematikan ekonomi pedagang kecil.
Ketua GMBI Zakaria mengatakan bisnis waralaba seperti Indomart dan Alfamart sudah menjamur sampai ke lingkungan rukun tetangga (RT). "Di setiap sudut perumahan ada," kata Zakaria, dalam orasinya, Selasa (15/12).
GMBI mendesak supaya dinas terkait tidak royal memberi izin, hanya karena membayar pajak. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diminta mengawasi bisnis waralaba.
GMBI juga mendesak Pemerintah Kota Bekasi segera menertibkan Indomart dan Alfamart yang berdekatan dengan warung, toko kelontong, dan pasar tradisional.
Menurut Zakaria, akibat menjamurnya bisnis waralaba itu, pelaku usaha kecil merugi. "Rata-rata penghasilan pedagang kecil turun 50 persen," kata dia.
Selain berorasi, para demonstran membentangkan spanduk warna hitam berisi tulisan "Cabut Izin Andomart/ Alfamart". Mereka juga membagi-bagikan selebaran, isinya mengecam orientasi pembangunan Kota Bekasi yang berpihak pada kapitalis.
Demonstran mengaku kecewa karena aspirasi mereka tidak didengarkan. Bahkan, keinginan mereka bertemu Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, tidak ditanggapi. HAMLUDDIN
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun
35 hari lalu
Menteri ESDM Perpanjang Izin Tambang Vale Indonesia 20 Tahun
Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, bahwa PT Vale Indonesia Tbk (Inco) bakal mendapatkan perpanjangan kontrak karya berupa pemberian izin usaha pertambangan khusus atau IUPK.
Fenomena BPR Bangkrut, LPS: Bukan karena Keadaan Ekonomi yang Buruk, tapi Fraud Internal
20 Februari 2024
Fenomena BPR Bangkrut, LPS: Bukan karena Keadaan Ekonomi yang Buruk, tapi Fraud Internal
Sekretaris LPS Dimas Yuliharto mengatakan, banyaknya pencabutan izin usaha BPR bukanlah menunjukkan pelemahan ekonomi. Namun, memang karena masalah di internal seperti fraud.