Terdakwa Korupsi Anggota Dewan Bogor Meninggal, Pengacara Belum Ambil Sikap

Reporter

Editor

Minggu, 24 Januari 2010 17:51 WIB

TEMPO Interaktif, Bogor - Salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi anggaran dana kegiatan DPRD Kota Bogor tahun 2002, Rudi Syamsudin, terlah ’bebas’ sebelum majelis hakim menjatuhkan vonisnya. Rudi, politisi Partai Golkar, meninggal dunia setelah terkena serangan jantung saat menjalani masa tahanan di Lembaga Permasyarakatan Paledang, Kota Bogor.

Pengacara almarhum Rudi Samsudin, Dade Agistani menyesalkan Pengadilan Negeri Kota Bogor tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan maupun perubahan status menjadi tahanan kota. ”Jelas kami menyesali, kemana hati nurani Jaksa dan kepala Pengadilan yang menahan terdakwa dalam kondisi sakit,” ujar Dade, saat dihubungi, Minggu (24/1) sore.

Namun pihaknya belum tahu apa yang akan dilakukan setelah masa berkabung, ”Yang jelas kasusnya sudah gugur,” kata Dade. Dia berharap terdakwa lain saat ini sedang sakit, seperti Lismo Handoko juga bisa ditangguhkan penahannya atas pertimbangan kemanusiaan. "Jangan sampai terdakwa lain terbawa stres yang akan menambah beban penyakitnya."

Selama dalam tahanan, Rudi Syamsudin, tidak disatukan dengan tahanan lain, dia menempati ruang kesehatan. Sebenarnya sejak dia dijebloskan ke penjara dua bulan lalu, kondisinya sudah buruk, Rudi harus dipapah saat naik turun mobil, tongkatnya tidak pernah lepas dari tangannya.

Tempo sempat bertemu saat sidang pertama dan kedua, ”Sebenarnya saya sudah tidak kuat lagi tinggal di tahanan, tetapi ternyata Jaksa maupun hakim tidak punya perikemanusiaan karena tidak mengabulkan penangguhan penahanan,” kata Rudi, saat ditemui Tempo.

Advertising
Advertising

Sabtu pukul 09.00 WIB, Rudi meninggal akibat serangan jantung, dia sudah tidak sadarkan diri sejak ada di tahanan Paledang, petugas Lapas Paledang membawanya ke RS Azra, namun nyawanya tidak tertolong pukul 10.10 WIB. Rudi pernah menjadi ketua DPRD Partai Golkar Kota Bogor dan anggota DPRD Kota Bogor 1999-2004.

DEFFAN PURNAMA

Berita terkait

KPK Arab Saudi Tangkap 241 Orang

16 Maret 2021

KPK Arab Saudi Tangkap 241 Orang

Lembaga Pengawasan dan Antikorupsi Arab Saudi menangkap 241 orang, termasuk pegawai beberapa kementerian, atas dugaan korupsi

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Tinggi Riau Periksa 50 Saksi Korupsi Berjamaah APBD Pelalawan

31 Mei 2017

Kejaksaan Tinggi Riau Periksa 50 Saksi Korupsi Berjamaah APBD Pelalawan

Kejaksaan Tinggi Riau tengah mendalami dugaan korupsi berjemaah dana tak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pelalawan 2012.

Baca Selengkapnya

Korupsi dan Pembubaran Partai

30 Maret 2017

Korupsi dan Pembubaran Partai

Tulisan ini dimaksudkan untuk menanggapi artikel Hifdzil Alim, "Pembubaran Partai" (Kompas, 20 Maret 2017), yang mempunyai argumen mirip dengan artikel Feri Amsari, "Pembubaran Partai Lintah" (Koran Tempo, 1 Mei 2013). Berangkat dari kasus korupsi yang menyerempet fungsionaris dan elite petinggi partai, termasuk yang terakhir adalah e-KTP, kedua penulis berpendapat bahwa korupsi bisa menjadi alasan pembubaran partai. Argumen mereka, partai politik perlu dibuat jera untuk menghindari perampokan uang negara oleh partai. Sebagai pemerhati hukum dan korupsi, tentu nalar hukum, seperti revisi aturan perundang-undangan dan revitalisasi peran Mahkamah Konstitusi, menjadi landasan penting bagi dua penulis tersebut.

Baca Selengkapnya

KPK Tegaskan Tak Butuh Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002

17 Maret 2017

KPK Tegaskan Tak Butuh Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002

uru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya tidak membutuhkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Baca Selengkapnya

Kasus E-KTP, Dua Berkas Setebal 2,6 Meter Dilimpahkan

1 Maret 2017

Kasus E-KTP, Dua Berkas Setebal 2,6 Meter Dilimpahkan

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan dua berkas dugaan korupsi e-KTP kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini.

Baca Selengkapnya

Korupsi, Adik Ipar Raja Spanyol Divonis Bersalah

18 Februari 2017

Korupsi, Adik Ipar Raja Spanyol Divonis Bersalah

Pengadilan Spanyol membebaskan adik Raja Spanyol, Christina de Borbon, dalam kasus yang sama.

Baca Selengkapnya

Dua Guru Besar Nilai Revisi UU KPK Janggal, Ini Sebabnya

11 Februari 2017

Dua Guru Besar Nilai Revisi UU KPK Janggal, Ini Sebabnya

Saldi dan Elwi menilai revisi UU KPK hanya memperlemah kewenangan KPK dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

Baca Selengkapnya

Indeks Persepsi Korupsi, KPK: Nangkepin Orang Itu Gak Keren  

11 Februari 2017

Indeks Persepsi Korupsi, KPK: Nangkepin Orang Itu Gak Keren  

Hasil pemeringkatan Indeks Korupsi Indonesia tahun-tahun sebelumnya bisa naik 2 poin, padahal jumlah operasi tangkap
tangan (OTT) lebih sedikit.

Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Lebih dari 4 Saksi Kembalikan Duit

9 Februari 2017

Kasus Korupsi E-KTP, KPK: Lebih dari 4 Saksi Kembalikan Duit

Dia memastikan di antara saksi-saksi itu ada anggota DPR yang ikut mengembalikan duit hasil korupsi.

Baca Selengkapnya

Suap Paspor, Begini Atase Imigrasi Malaysia Jadi Tersangka

8 Februari 2017

Suap Paspor, Begini Atase Imigrasi Malaysia Jadi Tersangka

Diduga menerima suap total Rp 1 miliar dalam penerbitan paspor menggunakan metode reach out tahun 2016 dan calling visa.

Baca Selengkapnya