Pelaksana Kota Tua Tawarkan Lokasi Gedung Cabang Baru IKJ  

Reporter

Editor

Senin, 25 Januari 2010 13:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Pembukaan cabang baru Institut Kesenian Jakarta di Kota Tua, Jakarta Barat mulai menemui titik terang.

Kepala Seksi Penataan Pengembangan dan Publikasi, Ahmad Ghozali mengungkapkan bahwa ada beberapa lokasi alternatif yang ditawarkan Unit Pelaksana Tugas Kota Tua.

"Ada gedung Cipta Niaga, Kerta Niaga, dan Jasindo," katanya saat ditemui Tempo di Museum Sejarah, Senin (25/1). Menurutnya pihak UPT hanya bisa menawarkan pada IKJ, gedung-gedung milik BUMN yang masih belum difungsikan tersebut.

Bahkan semula, gedung Arsip Mandiri pernah menjadi salah satu alternatif untuk Kampus IKJ tersebut. Namun, Ghozali membantah hal ini. "Kalau bank agak susah, karena kita harus berurusan dengan BI," katanya lagi.

Mengenai kepastian lokasi Kampus IKJ ini, Kepala UPT Kota Tua, Candrian Attahiyyat mengaku belum bisa memastikan gedung mana yang akan dipakai. Namun, sumber Tempo menyebutkan bahwa Gedung Cipta Niaga disebut menjadi kandidat terkuat diantara kedua gedung lainnya.

Tapi kemudian dibantah oleh Candrian. "Belum," jawab Candrian lewat sebuah pesan pendek pada Tempo, Senin (25/1) tentang isu tersebut.

Wacana pembukaan cabang IKJ di Kawasan Kota Tua ini, menurut Kepala Tata Usaha UPT Kota Tua Erlinda berawal dari usulan mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman DKI Jakarta Aurora Tambunan. Saat ini, beliau menjabat menjadi Deputi Gubernur Bidang Pariwisata DKI Jakarta.

Rencana pembukaan kampus IKJ yang baru ini juga ada kaitannya dengan rencana menjadikan Kota Tua sebagai kawasan industri kreatif sejak 2009 lalu.

"Tahun 2010 ini adalah menentukan lokasi dan kegiatan perencanaan. Tahun 2011 sudah masuk anggaran dan pemugaran. Tahun 2012 baru penempatan," ujar Ghozali saat ditemui di kantornya Museum Sejarah Kota Tua, Senin (25/1).

FEBRIANA

Berita terkait

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

55 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

7 November 2023

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

Hari Wayang Nasional diperingati setiap tahun pada 7 November

Baca Selengkapnya

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

18 September 2023

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

4 Agustus 2023

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah saat perayaan HUT Kemerdekaan RI hukumnya wajib. Bagaimana jika warga tak mampu membelinya?

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

14 Juli 2023

Kemendikbud Bantah 'Cuci Tangan' dalam Kisruh PPDB 2023, Irjen: Tugas Kementerian Awasi Pemda

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi membantah Kementeriannya disebut lepas tangan dalam kekisruhan PPDB 2023.

Baca Selengkapnya