TEMPO Interaktif, Depok - Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto menyatakan anggota parlemen bisa saja membentuk panitia khusus untuk melaksanakan hak angket dalam kasus puluhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang belum mendapatkan surat keputusan atau SK.
“Kalau Komisi A nggak tuntas, tidak menutup kemungkinan Dewan akan membuat pansus untuk menyelidiki kasus ini," katanya di ruang kerjanya. Menurut dia, pembentukan pansus tak akan terburu-buru. DPRD masih menunggu kinerja dari Komisi A yang dalam waktu dekat ini akan mendatangi Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk mencari kepastian tentang nasib para CPNS.
Pada 25 Februari lalu, sekitar 20 CPNS mendatangi Balai Kota Depok untuk menanyakan SK mereka yang tak kunjung keluar. Akan tetapi, tak seorang pun dari para CPNS yang semuanya guru itu mau memberikan komentar mengenai permasalahan ini. Anggota Komisi A dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Isdiyanti, menyatakan ada kesalahan administrasi dari Bagian Kepegawaian.
TIA HAPSARI
“Kalau Komisi A nggak tuntas, tidak menutup kemungkinan Dewan akan membuat pansus untuk menyelidiki kasus ini," katanya di ruang kerjanya. Menurut dia, pembentukan pansus tak akan terburu-buru. DPRD masih menunggu kinerja dari Komisi A yang dalam waktu dekat ini akan mendatangi Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk mencari kepastian tentang nasib para CPNS.
Pada 25 Februari lalu, sekitar 20 CPNS mendatangi Balai Kota Depok untuk menanyakan SK mereka yang tak kunjung keluar. Akan tetapi, tak seorang pun dari para CPNS yang semuanya guru itu mau memberikan komentar mengenai permasalahan ini. Anggota Komisi A dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Isdiyanti, menyatakan ada kesalahan administrasi dari Bagian Kepegawaian.
TIA HAPSARI
