Alamat Andris Fiktif  

Reporter

Editor

Jumat, 9 April 2010 11:42 WIB

TEMPO/Andika Pradipta
TEMPO Interaktif, Jakarta - Andri Ronaldi alias Andris, 37 tahun, yang mengaku makelar kasus di Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri, selama 12 tahun, ternyata tidak tinggal di Jalan Cipinang Muara Raya, Nomor 11, Jakarta Timur.

Pria yang ternyata berprofesi sebagai tenaga lepas di sebuah media hiburan itu membeberkan "pengalamannya" sebagai mafia hukum dalam sebuah wawancara dengan TV One, stasiun elevisi swasta nasional, pada 18 Maret 2010.

Berdasarkan penelusuran Tempo, di Jalan Cipinang Muara Raya terdapat tiga rumah bernomor 11 yang letaknya saling berjauhan. Dari ketiga rumah itu, tidak satu pun rumah tinggal.

Rumah pertama bercat krem dan berpagar abu-abu itu kantor PT Dina Menindo milik seorang Tionghoa warga negara Indonesia. "Nama pemiliknya Pak Cahyo," kata Masrufah, yang tinggal di sebelah kantor itu kepada Tempo.

Rumah kedua, sekitar 200 meter dari rumah pertama, tempat les bahasa Inggris "English Course & Training" milik pria bernama Cili. "Dan saya belum pernah mendengar nama Andris di daerah ini," kata Linda, anggota staf administrasi "English Course & Training." Adapun rumah terakhir bercat coklat adalah kantor HAM, jasa penilai publik.

Taufik, penjaga kantor HAM, membenarkan bahwa tiga bangunan beralamat Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 11 bukan rumah tinggal. "Sebelumnya, beberapa orang penagih utang juga bingung mencari rumah bernomor 11," ucapnya kepada Tempo. "Akhirnya tetap tidak ketemu."

WAHYUDIN FAHMI

Berita terkait

Tradisi Musik Obrog-obrog untuk Persiapan Sahur

13 April 2023

Tradisi Musik Obrog-obrog untuk Persiapan Sahur

Tradisi memainkan musik ramai-ramai guna membangunkan penduduk untuk persiapan sahur ada bermacam-macam di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya

Uskup Agung Jakarta Ingatkan Umat Katolik Banyak Mafia di Indonesia

25 Desember 2022

Uskup Agung Jakarta Ingatkan Umat Katolik Banyak Mafia di Indonesia

Menurut Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo banyak mafia di Indonesia, seperti mafia hukum, mafia peradilan, hingga mafia daging sapi

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

25 September 2022

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.

Baca Selengkapnya

Bantah Ada Mafia Peradilan di Indonesia, Calon Hakim Agung Singgung Film Italia

20 September 2021

Bantah Ada Mafia Peradilan di Indonesia, Calon Hakim Agung Singgung Film Italia

Calon hakim agung Dwiarso Budi Santiarto menilai istilah mafia peradilan tak tepat digunakan.

Baca Selengkapnya

Arsul Sani Minta KPK Dalami Kasus Nurhadi Usut Mafia Peradilan

2 Juni 2020

Arsul Sani Minta KPK Dalami Kasus Nurhadi Usut Mafia Peradilan

Arsul Sani menyarankan KPK mempertimbangkan keringanan tuntutan hukum jika Nurhadi mau bekerja sama mengungkap kasus yang lebih besar.

Baca Selengkapnya

Kasus Nurhadi Disebut Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Mafia Peradilan

2 Juni 2020

Kasus Nurhadi Disebut Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Mafia Peradilan

Tertangkapnya Nurhadi, kata Rizqi, juga menjadi momen menata ruang peradilan sebagai pilar penegakkan hukum.

Baca Selengkapnya

YLBHI Sebut Kebijakan MA Larang Rekam Persidangan Suburkan Mafia

27 Februari 2020

YLBHI Sebut Kebijakan MA Larang Rekam Persidangan Suburkan Mafia

YLBHI mengkritik langkah Mahkamah Agung yang menerbitkan aturan larangan merekam atau memfoto persidangan. Menyuburkan mafia peradilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Yakin Mafia Peradilan Bisa Diberantas

27 Februari 2019

Jokowi Yakin Mafia Peradilan Bisa Diberantas

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meyakini berbagai stigma negatif terhadap peradilan Indonesia dapat segera dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Independensi Hakim dan Peradilan Modern

5 Desember 2016

Independensi Hakim dan Peradilan Modern

Binsar M. Gultom, dosen pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta, menulis artikel "Membagi Kekuasaan Kehakiman" di Koran Tempo pekan lalu mengenai Rancangan Undang-Undang Jabatan

Baca Selengkapnya

Nurhadi Mundur, KPP: Momentum MA untuk Bersih-bersih  

4 Agustus 2016

Nurhadi Mundur, KPP: Momentum MA untuk Bersih-bersih  

Koalisi Pemantau Peradilan menilai, pengunduran diri Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menjadi momentum untuk mereformasi MA.

Baca Selengkapnya