Wahidin Halim Siap Maju Pemilihan Gubernur Banten 2011

Reporter

Editor

Senin, 21 Februari 2011 17:25 WIB

Walikota Tangerang Wahidin Halim (kanan). TEMPO/Tri Handiyatno

TEMPO Interaktif, Tangerang - Wali Kota Tangerang Wahidin Halim siap maju pada pemilihan Gubernur Banten 2011. Wahidin mengklaim disokong seluruh masyarakat Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan sebagian masyarakat Banten.

“Baru mau mencalonkan diri untuk maju dalam pemilihan Gubernur Banten, ya karena banyak dorongan,” kata adik mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda ini, Senin (21/2), di sela penyerahan surat keputusan (SK) dan surat perintah (SP) kepada 227 calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) di Balaikota.

Menurut Wahidin, pihaknya sudah mulai bersosialisasi dengan cara memasang spanduk, baliho, dan pembagian kalender kepada masyarakat baik di Kota, Kabupaten Tangerang, dan Banten.

Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Wali Kota juga mengaku sudah mulai mendekati partai politik di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa. “Kecuali Golkar yang saya tidak jejaki karena ketua umumnya Hikmat Tomet, suami dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, “ujar Wahidin.

Namun, Wahidin Halim belum bersedia menyebutkan siapa yang bakal menjadi pendamping (wakil gubernur) pada pemilihan gubernur nanti. “Kita lihat saja nanti karena tahapan pemilihan kepada daerah belum dimulai masih lama,”ujar Wahidin.

Saat ditanya siapa saingan terberat pada pemilihan gubernur Banten 2011 nanti, Wahidin menyatakan tidak ada saingan berat dan ringan, semua itu sama saja.

Sejumlah nama mulai bermunculan untuk maju dalam pemilihan gubernur Banten, meski belum ada pendaftaran resmi ke Komisi Pemilihan Umum. Di antara nama yang muncul adalah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, Ananta Wahana, Jayeng Rana, Dedi Gumelar (Miing), Budi Prakoso dari Gerindra, dan Jazuli Juwaeni (PKS).

AYU CIPTA


Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya