TEMPO Interaktif, Bekasi:Pemerintah Kota Bekasi menolak proyek penggusuran rumah-rumah liar (slum) yang dicanangkan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil). Pasalnya, selain programnya tidak jelas, juga dianggap membebani daerah. “karena tidak jelas dan membebani, lebih baik ditolak,” kata Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Bekasi Toto Soebekty kepada Tempo News Room di Bekasi, Jumat (15/2). Proyek percontohan dengan tajuk Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tersebut berada di bawah koordinasi Dirjen Perumahan dan Permukiman Depkimpraswil. Rencananya, penggusuran dilakukan di 30 kelurahan di Jakarta, Bogor, Tangerang, Cirebon, dan Serang, dengan jumah penduduk sekitar 200 ribu jiwa. “Di Kota Bekasi sekitar 1000 jiwa,” kata Toto. Bila dilihat dari proposalnya, program tersebut amat ideal, karena akan membantu masyarakat prasejahtera yang tinggal di daerah kumuh tersebut untuk meningkatkan taraf hidupnya. Bantuan-bantuan tersebut dapat berupa bantuan peningkatan sarana dan prasarana fisik. Juga sebagai upaya peningkatan status social mau pun bantuan peningkatan ekonomi. “Terutama bagi masyarakat miskin yang hidup di lingkungan kumuh yang belum pernah tersentuh bantuan program mana pun,” kata Toto. Tujuannya untuk mengurangi kawasan hunian permukiman kumuh di perkotaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Caranya, lewat identifikasi hunian. Seperti perbaikan taraf hidup dan pendekatan budaya, serta pengembangan pemahaman dan kepedulian berbagai pihak terhadap permasalahan dan persoalan. Teknisnya, setelah digusur, warga akan diberikan fasilitas, seperti rumah permanen di lahan lain. Mereka juga diberikan kredit modal usaha. Untuk mewujudkan proyek tersebut, kata Toto, para konsultan proyek telah melakukan identifikasi dan survei ke beberapa lokasi perkampungan kumuh pada Desember 2001. Di Kota Bekasi, diidentifikasi ada delapan lokasi perkampungan kumuh, yakni Kelurahan Ciketing Udik, Marga Jaya, Harapan Jaya, Bekasi Jaya, Kalibaru, Cikiwul, Duren Jaya, dan Aren Jaya. Namun, belum sempat megetahui kejelasan program, tiba-tiba menjelang lokakarya 17 Januari, konsultan meminta Pemerintah Kota Bekasi agar melakukan sosialisasi program kepada lembaga swadaya masyarakat, padahal pihaknya belum siap. Kalau pun dilakukan, sosialisasi baru pada tahapan intern eksekutif, setelah itu barulah dengan LSM. Rencana tersebut tentu saja ditolak Kota Bekasi, karena terkesan dipaksakan. “Kalau dipaksakan, tidak mungkin,” kata Toto. Yang lebih tidak masuk diakal, konsultan meminta kepada Kota Bekasi untuk menyediakan lahan pengganti bagi warga yang rumahnya digusur. Sedangkan bangunan disediakan Depkimpraswil. “Bagaimana mungkin tanah diberikan untuk mereka, sedangkan warga asli banyak yang tidak punya rumah dan lahan,” kata Toto. Disamping itu, ia juga khawatir, perlakuan istimewa terhadap penghuni perkampungan kumuh yang nota bene para pendatang akan menimbulkan kecemburuan. (Ali Anwar)