TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Nasional Perlindungan Anak mencacat paling tidak ada 15 pengaduan perihal pelaksanaan ujian nasional tingkat Sekolah Menengah Atas di Wilayah Jakarta. "Kebanyakan mengadu soal keresahan anaknya dan meminta tips biar bisa menjalani UN dengan lancar," ujar Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, saat dihubungi Selasa (19/4).

Ia mengatakan ada pula orang tua siswa salah satu SMK di Jakarta Timur yang mengadu mendapat ancaman dari pihak sekolah bahwa anaknya tidak bisa mengikuti ujian karena memunggak biaya pendidikan kurang dari Rp 1 juta. Padahal, kata dia, ujian nasional jangan dikaikan dengan masalah tunggakan.

"Ancaman datang setelah mengikuti ujian pertama, orang tuanya langsung menelepon ke mari. Kami langsung membuat surat agar tidak ada ancam-mengancam dalam ujian," kata Arist.

Bahkan, kata dia, ada satu anak sudah diancam oleh gurunya tidak akan lulus karena salah mengisi jurusan di lembar jawaban ujian. Akibat ancaman itu, siswa tersebut mengalami stres.

"Ini harusnya tidak terjadi. Pemerintah harus membuat ujian itu menyenangkan. Setelah ujian selesai kami akan kirim surat rekomendasi ke Kementrian," ujarnya.

Komnas Perlindungan Anak juga mendapat laporan dari sejumlah daerah akan adanya kebocoran soal. Namun, pengaduan ini harus dibuktikan karena Komnas Perlindungan Anak baru mendengar kabar tersebut lewat telepon.

"Soal kecurangan masih harus diklarifikasi di lapangan. Yang pasti kami juga akan memantau sampai ujian Sekolah Menengah Pertama nanti," kata dia. Ujian nasional tingkat SMP akan berlangsung 25-28 April 2011.

ALWAN RIDHA RAMDANI