TEMPO Interaktif, Jakarta:Koordinator Urban Poor Consortium (UPC) Wardah hafidz menyayangkan tindakan aparat Pemerintah DKI Jakarta dalam melaukan penertiban di kawasan Kanal Utara, Cilincing, Jakarta Timur. Kepada Tempo News Room Wardah mengatakan bahwa aparat Pemda seharusnya tidak melakukan tindakan yang menjurus represif. “Kan mereka seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik. Mereka (pengungsi) warga yang terkena dan menjadi korban banjir. Harusnya diberikan bantuan. Jangan malah diperlakukan seperti itu,” katanya saat dihubungi per telepon di Jakarta, Jumat (15/2). Wardah menjelaskan bahwa para pengungsi itu terpaksa kembali karena tidak adanya fasilitas dan akomodasi yang mereka dapatkan dari pihak Pemda. “Mereka sebelumnya sudah menetap dan bekerja di situ. Paling tidak mereka kan mendapatkan bantuan yang layak,” ujarnya menjelaskan. Ketika ditanya keberadaan mereka yang dikatakan sebagai penduduk liar dan tidak tidak memiliki KTP, Wardah menanggapi bahwa hal tersebut bukan berarti Pemda tidak memperlakukan mereka secara baik. “Apa korban banjir yang harus dibantu, syaratnya harus punya KTP,” katanya. Wardah juga menyoroti besarnya ganti rugi yang diberikan pihak Pemda, yang dinilainya tidak memadai dan tidak menutupi kerugian yang diderita warga. “Dengan uang ganti rugi Rp 500 ribu, dan tambahan Rp100 ribu per satu pintu untuk rumah penduduk yang dikontrakkan, mana bisa mereka untuk mencari tempat tinggal baru. Paling, mereka terpaksa untuk mengontrak,” paparnya. Penggusuran yang dilakukan oleh pihak Pemda terhadap para penduduk di sekitar kanal utara tersebut, walaupun tanah itu milik Pemda, Wardah menjelaskan seharusnya pihak Pemda memberikan alternatif tempat tinggal yang baru. "Itu sudah merupakan suatu kesepakatan internasional, terutama berkenaan dengan masalah HAM. Dan dalam hal ini, Pemda berkewajiban untuk memberikan alternatif tempat tinggal baru bagi mereka," jelasnya dengan sangat serius. Status mereka sebagai warga negara seharusnya menjadi pertimbangan bagi Pemda untuk mengayomi mereka. Pihak UPC sendiri melihat permasalahan keberadan penduduk di kawasan aliran air kanal Utara, sebenarnya tidak memberikan masalah yang signifikan terhadap bencana banjir di kawasan Jakarta Utara. “Kalau tanggulnya diperkuat dan dibenahi, saya rasa itu jauh lebih penting untuk mengatasi banjir ini. Secara teknis dan infrastrukturnya, tanggul ini memang harus dibenahi,” imbuhnya. Mengenai adanya keterlibatan pihak LSM dalam mengorganisir kembalinya para pengungsi untuk menetap di kawasan tanggul, Wardah melihat hal itu tidak jadi masalah. “Kan sudah ada semacam kesepakatan dengan pihak Komnas (Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komnas Anak) untuk memecahkan permasalahan pengungsi ini. Dan mereka menetap di situ pun hanya sementara. Jadi, hanya sampai ada pemecahan alternatif untuk mencari jalan keluar dan merehabilitasi para pengungsi itu,” jelasnya. Wardah membantah pihak UPC telah memprakarsai dan mengorganisir kembalinya pengungsi menetap di wilayah kanal tersebut. "Kebetulan ketika terjadi penggusuran, ada salah seorang warga yang menelepon untuk minta bantuan. Dan kami langsung mengirim orang untuk membantu para pengungsi itu," jelasnya. Ia juga mengatakan bahwa tindakan itu seharusnya jangan disikapi sebagai langkah antipati terhadap kebijakan Pemda, hingga para korban musibah banjir tersebut memperoleh tempat tinggal di kawasan lain. (Erdian-Tempo News Room)