Pendudukan Kantor MNC TV, Kubu Tutut Tak Tahu  

Reporter

Editor

Rabu, 27 Juli 2011 11:07 WIB

MNC TV di kawasan Taman Mini, Jakarta. TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kubu Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut mengaku tidak mengetahui ratusan orang berbaju hitam yang menggeruduk kantor Media Nusantara Citra (MNC) TV di Jalan Pintu 2 Taman Mini, Jakarta Timur, sejak Rabu pagi, 27 Juli 2011. "Kami tidak tahu massa itu dari mana," kata kuasa hukum Tutut, Denny Kailimang.

Ratusan orang yang meneriakkan "hidup TPI!" berkumpul di kompleks MNC TV sejak pukul 05.00 WIB. Menurut Andri, saksi mata, massa datang dengan diangkut belasan bus. Seperti dikomando, mereka masuk ke halaman kantor. Hingga sekitar pukul 09.30, suasana masih tegang. Massa ini menamakan diri mereka Brigade Mataram Banten. Sekitar pukul 11.00, mereka membubarkan diri.

Puluhan polisi berdatangan mengamankan aksi ini. Denny akan mengecek identitas mereka. Ia menyesalkan PT Sarana Rekatama Dinamika, milik Bhakti Investama, grup usaha Hary Tanoesoedibjo, mengganti nama TPI menjadi MNC TV. "Ini sudah menunjukkan iktikad tidak baik," ujar dia.

Sengketa kepemilikan stasiun televisi swasta ini sudah berlangsung lama. Pihak Hary Tanoe telah memblokir pengajuan rapat umum pemegang saham luar biasa TPI pada 17 Maret 2005. Rapat itu diselenggarakan pihak Tutut selaku pemegang saham dan pendiri TPI. "Cara itu tidak sesuai dengan aturan hukum dan tidak sesuai dengan perjanjian awal," ucap Denny lagi.

Pengerahan massa ini bukan yang pertama kalinya. Akhir Juni lalu, ratusan orang tak dikenal juga datang dengan mengendarai sepeda motor dan berniat menduduki gedung MNC TV. Massa, yang diduga berasal dari kubu Tutut, menempelkan selebaran pengumuman dari Tutut di tembok-tembok gedung perkantoran MNC TV.

HERU TRIYONO

Berita terkait

Bahas IEU-CEPA, Mendag: Uni Eropa Harus Siap Fleksibel dalam Perundingan

26 Agustus 2023

Bahas IEU-CEPA, Mendag: Uni Eropa Harus Siap Fleksibel dalam Perundingan

Mendag menegaskan Indonesia mau mempercepat penyelesaian Perundingan IEU-CEPA.

Baca Selengkapnya

Ada Sengketa Bisnis tapi Tak Ingin ke Pengadilan? Bawalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia

23 Oktober 2022

Ada Sengketa Bisnis tapi Tak Ingin ke Pengadilan? Bawalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia

BANI menyediakan pilihan jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan bentuk alternatifnya.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Niaga Didirikan karena Krisis Moneter 1998

9 September 2022

Pengadilan Niaga Didirikan karena Krisis Moneter 1998

Melansir laman Pengadilan Negeri Kota Medan, pada awal pembentukannya, pengadilan niaga terbatas hanya mengadili perkara kepailitan.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Niaga Unggul Tangani Sengketa Bisnis, Tak Cuma Kepailitan

9 September 2022

Pengadilan Niaga Unggul Tangani Sengketa Bisnis, Tak Cuma Kepailitan

Tahapan-tahapan dalam persidangan Pengadilan Niaga berbeda dengan tahap persidangan pengadilan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2020: 10 Sengketa Bisnis, Diskriminasi Grab sampai Monopoli Lobster

30 Desember 2020

Kaleidoskop 2020: 10 Sengketa Bisnis, Diskriminasi Grab sampai Monopoli Lobster

Seperti apa potret sengketa bisnis sepanjang 2020? Berikut ini sepuluh isu menonjol yang dirangkum Tempo.

Baca Selengkapnya

Bersengketa dengan Mantan Presdir, Ini Penjelasan Sushi Tei

6 September 2019

Bersengketa dengan Mantan Presdir, Ini Penjelasan Sushi Tei

Kuasa Hukum Sushi Tei Indonesia, James Purba membeberkan kronologis sengketa dengan mantan Presiden Direkturnya, Kusnadi Rahardja.

Baca Selengkapnya

Tiga Kasus Sengketa Dagang Indonesia yang Berakhir di Meja WTO

7 Agustus 2018

Tiga Kasus Sengketa Dagang Indonesia yang Berakhir di Meja WTO

Indonesia digugat AS ke WTO atas kasus sengketa dagang.

Baca Selengkapnya

Cakupan SNI, Pemerintah Perluas ke Produk Ban Vulkanisir  

27 Maret 2017

Cakupan SNI, Pemerintah Perluas ke Produk Ban Vulkanisir  

Pemerintah akan memperluas cakupan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk ban vulkanisir.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Serius Hadapi Sengketa Geo Dipa-Bumigas Energi

13 Maret 2017

Pemerintah akan Serius Hadapi Sengketa Geo Dipa-Bumigas Energi

Bumigas dinilai tidak melakukan pembangunan fisik sesuai kesepakatan
kontrak.

Baca Selengkapnya

Kalla Minta Persoalan Hukum Geo Dipa Tidak Rugikan Negara

13 Maret 2017

Kalla Minta Persoalan Hukum Geo Dipa Tidak Rugikan Negara

Dalam perjalanannya, Bumigas tidak melakukan pembangunan fisik
sesuai kesepakatan kontrak.

Baca Selengkapnya