TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemda DKI harus menerapkan program kontrak bagi guru honorer di Jakarta untuk tahun 2003 mendatang. Pasalnya, saat ini masih terdapat sekitar 5 ribu guru honorer di DKI yang digaji di bawah upah minimun provinsi (UMP). Hal tersebut dikatakan anggota Komisi E DPRD yang membawahi bidang pendidikan, Ahmad Heriawan, di Gedung DPRD Selasa (19/11). Mereka (Pemda) sudah menjanjikannya kepada kita (DPRD), kata Heriawan, ketua Fraksi Partai Keadilan DPRD DKI ini. Namun, guru honorer yang akan dikontrak terlebih dahulu harus melalui proses seleksi sebelum masuk ke sistem kontrak. Kontrak ini masih harus dibahas, bisa tiap tahun atau tiap dua tahun. Setelah dikontrak bisa dijadikan batu loncatan bagi guru untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil." Heriawan memberi contoh di SLTP Negeri 115 Tebet Jakarta Selatan. Di sekolah favorit yang memiliki hasil ujian akhir nasional tertinggi di Jakarta itu, masih ada sembilan orang guru honorer. Selama ini, para guru di sekolah tersebut tidak memiliki persoalan yang berarti. Dengan masih adanya guru honorer di sekolah favorit tersebut, kata Heriawan, "Terbukti guru honorer masih diperlukan di sekolah negeri maupun swasta di Jakarta." Saat ini DKI baru menerapkan gaji guru honorer setara upah minimum provinsi sebesar Rp 631 ribu di Kabupaten Kepulauan Seribu. Sedangkan di lima wilayah kotamadya yang lain, hal ini belum diterapkan. Guru-guru honorer yang bekerja di sekolah negeri mendapat gaji rata-rata Rp 300 ke atas. Namun, kata Heriawan, jumlah tersebut masih di bawah UMP Provinsi DKI. (Dimas Adityo-Tempo News Room)