TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah akan menggelar operasi yustisi kependudukan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Tahun ini operasi yang rutin digelar usai Lebaran itu tak hanya menyasar wilayah-wilayah tempat indekos atau perkampungan padat. “Apartemen juga akan jadi sasaran,” kata Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, Edison Sianturi, Kamis, 8 September 2011.
Di Jakarta Utara pelaksanaan operasi yustisi akan mengikuti jadwal yang diatur di tingkat provinsi, yakni sekitar dua atau tiga pekan setelah Lebaran. Tujuannya, memberi waktu untuk tinggal selama 14 hari bagi para pendatang. “Lebih dari 14 hari, pendatang harus mengurus administrasi kependudukan untuk tinggal di Jakarta," kata Edison.
Untuk menjaga efektivitas operasi, Edison enggan memberi tahu daerah-daerah yang akan menjadi sasarannya. “Nanti kami kecele, datang ke sana, orangnya sudah kabur. Yang jelas kami sudah mulai bekerja, memantau di lapangan, mana-mana saja yang akan jadi target.”
Operasi yustisi bertujuan menekan jumlah penduduk ilegal yang tidak memiliki identitas resmi. Setelah Lebaran, bersamaan dengan pemudik yang kembali, biasanya pendatang baru menyerbu Jakarta. Mayoritas mereka mengikuti jejak kerabat yang telah terlebih dahulu mengadu nasib di Ibu Kota.
PINGIT ARIA
Berita terkait
Operasi Yustisi Kependudukan Biasa Diberlakukan Pasca Lebaran, Ini Maksudnya
2 Mei 2023
Pemerintah biasanya melakukan operasi yustisi kependudukan usai libur Lebaran kepada pendatang baru. Apa itu operasi yustisi?
Baca SelengkapnyaWaswas Heru Budi Hartono Usai Lebaran, Hadapi Pendatang Baru dan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta
30 April 2023
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono berharap para pendatang baru yang datang ke Jakarta sudah punya pekerjaan dan tempat tinggal. Tak bawa saudara.
Baca SelengkapnyaTop 3 Metro: Pendatang Baru di Jakarta Mayoritas SLTA ke Bawah dan Penyebab Suhu Panas di Ciputat
28 April 2023
Top 3 Metro mengenai pendatang baru di Jakarta, sushu panas di Ciputat dan pria lumpuh dibuang di pinggir jalan di Tangerang.
Baca SelengkapnyaPemkot Tangsel Tak Gelar Operasi Yustisi ke Pendatang Baru, Perlu Honor Besar untuk Operasional Tim
27 April 2023
Pemkot Tangsel menganggap operasi yustisi kepada pendatang baru tak efekttif, selain itu perlu anggaran besar untuk honorarium tim.
Baca SelengkapnyaPolitikus Gerindra DKI Minta Akses Masuk Bagi Pendatang Baru ke Jakarta Diperketat
26 April 2023
Heru Budi mengizinkan warga dari luar Jakarta untuk menetap di Ibu Kota dengan syarat pendatang baru itu sudah memiliki pekerjaan atau keterampilan.
Baca SelengkapnyaHeru Budi Serahkan Pelaksanaan Operasi Yustisi Kependudukan ke Disdukcapil DKI
14 April 2023
Menurut Heru Budi, operasi yustisi kependudukan diberlakukan untuk penyesuaian data secara administrasi.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI: 50 Persen Warga Pendatang Baru ke Jakarta Tak Miliki Keterampilan
14 Februari 2023
Heru Budi minta camat dan lurah bersama dengan ketua RT dan RW membantu mengatasi kemiskinan ekstrem akibat pendatang baru di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPenindakan di Jakarta Barat, Satpol PP Kumpulkan Rp 46 Juta dari Sidang Yustisi
24 November 2022
Uang denda hasil penindakan operasi yustisi di Jakarta Barat itu akan diserahkan kepada Satpol PP DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Kritik Anies Baswedan yang Tak Gelar Operasi Yustisi
16 Mei 2022
Politikus PDIP Hardiyanto Kenneth menilai tak ada operasi yustisi bisa menimbulkan masalah sosial di DKI Jakarta
Baca SelengkapnyaJakarta Tetap Jadi Tujuan Ribuan Orang untuk Mencari Kerja Usai Lebaran
11 Mei 2022
Sejak era pemerintahan Gubernur Anies Baswedan, DKI Jakarta tak lagi menggelar operasi yustisi yang merazia para pendatang usai libur Lebaran.
Baca Selengkapnya