TEMPO Interaktif, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta pesimistis bahwa tanggul raksasa yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu menyelesaikan persoalan banjir. "Rencana ini tidak efektif, malah hanya mendatangkan persoalan baru yang lebih besar," kata Direktur Walhi Jakarta Ubaidillah. Kamis 15 September 2011

Rencana pembangunan tanggul itu telah resmi masuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, pembangunan tanggul amat penting karena Jakarta dalam ancaman bahaya.

Permukaan tanah di Jakarta Utara turun 5-10 sentimeter per tahun. Sedangkan pemanasan global membuat permukaan air laut meningkat sekitar 6 milimeter per tahun. Akibatnya, ancaman tsunami terhadap DKI Jakarta semakin nyata.

"Kalau tidak diperhitungkan pengamanan pantai utara Jakarta, maka bagian utara Kota Jakarta akan mengalami dampak besar dari bencana tsunami itu," kata Gubernur Fauzi, Rabu lalu.

Sebagai wilayah ibu kota negara, kata Fauzi, Jakarta juga menghadapi ancaman abrasi pantai. Kondisi ini diperparah oleh rusaknya 13 sungai di Jakarta.

Walhi menilai banjir dan tsunami tak akan bisa diatasi dengan pembangunan tanggul. Menurut Ubaidillah, sedikitnya ada tiga persoalan yang akan ditimbulkan dari rencana itu

Untuk mendukung penyelamatan Jakarta dari bahaya banjir rob, tsunami, serta ancaman abrasi pantai, Walhi berharap pemerintah bisa melanjutkan konservasi. Menurut Ubaidillah, caranya dengan mempertahankan lahan yang tersedia seluas 25 hektare di Muara Angke, Jakarta Utara, untuk konservasi.

"Konservasi ini yang bisa mencegah abrasi laut ke darat, mencegah penurunan daratan, dan pencegah banjir rob," ujarnya.

Ubaidillah mengatakan persoalan Jakarta bukan hanya persoalan ancaman banjir rob semata, tapi juga persoalan swakelola masalah air bersih. Dengan potensi 42 danau, 13 sungai, kanal barat dan timur, serta curah hujan yang cukup besar hingga kapasitas 2 miliar kubik per tahun, seharusnya penduduk Jakarta bisa memiliki air tanah dan air bersih yang melimpah. "Kalau ini bisa direvitalisasi dengan baik, maka kebutuhan air masyarakat terpenuhi," kata dia.

Hingga kini kebanyakan perusahaan besar masih menggantungkan kebutuhan air bersihnya tanpa mengolahnya sendiri. Ubaidillah berharap di masa datang perusahaan besar bisa mengelola air bersih sendiri tanpa menggunakan jatah air bersih untuk masyarakat.

| JAYADI SUPRIADIN | ENDRI K