TEMPO Interaktif, Jakarta - Efek razia penggunaan plastik film atau yang dikenal dengan istilah kaca film pada kaca angkutan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dinilai kriminolog hanya bersifat sementara. “Razia hanya untuk menekan aksi kejahatan saat ini saja,” ujar kriminolog Universitas Indonesia Iqra Sulhin, Senin, 19 September 2011.
Pelaku kejahatan, kata Iqra, selalu mencari modus baru jika cara-cara lama sudah tidak bisa dilakukan. “Mereka berpikir rasional.” Oleh karena itu, penanganan aksi kejahatan akan selalu berubah dari waktu ke waktu.
Namun, kriminolog ini menilai sebagai langkah awal, razia penggunaan kaca film pada angkutan kota (angkot) sudah cukup baik. Iqra menyebutkan, penggunaan kaca film pada angkot bisa memfasilitasi terjadinya tindak kejahatan. Sifat angkot yang mobile, lanjutnya, membuat pengawasan terhadap penumpang sulit dilakukan. “Kalau transparan akan ada pengawasan dari sekelilingnya. Namun selain itu, Pemda juga harus melakukan pengawasan lainnya, seperti mendata sopir angkot dan mencari sopir ilegal.
Aksi kejahatan tidak akan lepas dari persoalan situasional. Ada dua hal yang mendorong terjadinya kejahatan, yaitu faktor waktu dan tempat. Pada malam hari, sepi dan tidak ada pengawasan, misalnya, memungkinkan terjadinya kejahatan.
Iqra menyarankan agar pengguna moda transportasi umum lebih waspada. “Penumpang harus jeli mengamati situasi.”
Sebelumnya, Jakarta dihebohkan dengan maraknya kasus pemerkosaan di angkot. Menurut data polisi sepanjang Januari hingga September tahun ini saja, telah terjadi 40 kasus pemerkosaan di wilayah Kepolisian Daerah Metro Jaya. Angka itu sudah nyaris menyamai jumlah kasus yang terjadi sepanjang tahun lalu, yakni 41 kasus.
Gubernur DKI Jakarta mengimbau agar pengguna angkot tidak mengenakan pakaian minim seperti rok mini agar tidak memancing kejahatan. Pernyataan Gubernur memancing reaksi keras berbagai pihak karena dinilai melecehkan perempuan. Gubernur kemudian meminta Dinas Perhubungan dan instansi terkait meningkatkan sistem keamanan dan pengamanan dalam angkutan umum.
ADITYA BUDIMAN
Berita terkait
Kecam Warga Papua Dianiaya TNI, Imparsial: Bukti Pendekatan Keamanan Tak Hormati HAM
43 hari lalu
Kekerasan di Tanah Papua, selalu berulang karena pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dalam menangani konflik.
Baca SelengkapnyaKapolri Sebut Pemilu 2019 Unik, Ini Alasannya
18 September 2018
Menurut Tito, ada potensi pecah belah di tengah masyarakat karena eskalasi ketegangan dari penyelenggaraan pemilu yang berbarengan.
Baca SelengkapnyaOperasi Cipta Kondisi, Tim Elang Cisadane Halau Balapan Liar
17 Juni 2017
Tim Elang Cisadane menahan delapan unit kendaraan roda dua tanpa surat kendaraan dan satu unit sepeda motor dengan tiga STNK.
Baca SelengkapnyaKominfo Ambil Peran Konsolidator di Badan Siber dan Sandi Negara
7 Juni 2017
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pihaknya mengonsolidasikan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dengan Direktorat Keamanan Kominfo di BSSN.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya Gelar Operasi Simpatik Jaya Selama 21 Hari
1 Maret 2017
Polda Metro Jaya menggelar Operasi Simpatik Jaya 2017 mulai 1 hingga 21 Maret 2017.
Baca SelengkapnyaMantan Kapolri Sebut SDM Keamanan di Indonesia Masih Lemah
20 Februari 2017
Mantan Kapolri Awaluddin Djamin mengatakan, diperlukan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas di sektor keamanan.
Baca SelengkapnyaSatpol PP Tangerang Selatan Bongkar Warung Remang-remang
30 November 2016
Penertiban warung remang-remang melibatkan 300 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Kelurahan.
Baca SelengkapnyaTak Ada Orang Indonesia dalam Bursa Calon Presiden Interpol
9 November 2016
Ada wacana personel dari Indonesia menjadi anggota eksekutif komite Interpol.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Politik, Hukum, dan Keamanan Beres
26 Oktober 2016
Untuk bidang hukum, pemerintah mencatat pencapaian deregulasi
peraturan daerah dengan pencabutan 3.143 perda yang diang
dianggap bermasalah.
Ridwan Kamil Minta Pembubaran Perpustakaan Tidak Terulang
23 Agustus 2016
Ridwan Kamil berharap pembubaran paksa komunitas perpustakaan tidak kembali terulang di wilayah Kota Bandung.
Baca Selengkapnya