TEMPO Interaktif, Jakarta: Walhi Jakarta menolak kawasan Jonggol dijadikan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebagai peralihan TPA Bantar Gebang. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Walhi, Selamet Daroyni saat konferensi pers di kantor Walhi, Jum'at (19/12). Walhi Jakarta mengecam tindakan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tetap meligitimasi kawasan Jonggol sebagai TPA. Walhi Jakarta juga mengecam tindakan aparat yang telah melakukan tindakan penculikan dan intimidasi kepada warga yang menolak Jonggol dijadikan TPA.Menurut Selamet, Pemerintah Kabupaten Bogor Bogor telah melakukan kebohongan publik, yang telah mengatakan bahwa kawasan tersebut akan dijadikan pabrik keramik. "Dalam sosialisasi tidak disebutkan akan dibuat TPA," ujarnya. Tetapi, setelah kegiatan pra operasi dilakukan, ternyata konstruksi proyek Tempat Pembuangan Akhir.Selamet menambahkan dalam Perda No. 17 tahun 2000 tentang rencana tata ruang dan tata wilayah wilayah Bogor tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan bahwa kawasan tersebut akan dijadikan tempat pembuangan sampah. "Yang ada di situ adalah kawasan perumahan dan pariwisata," ujarnya.Lebih lanjut, Selamet mengatakan keterkaitan Jakarta dengan kawasan Puncak, kawasan Jonggol merupakan kawasan konservasi air dan tanah. "Kalau sampai hancur, akan mempengaruhi ketersediaan air bersih. Ancaman banjir Jakarta akan tinggi," ujarnya.Menurut Selamet, yang terpenting dalam memperjuangkan kawasan Jonggol agar tidak dipergunakan sebagai TPA adalah kekuatan dari warga. Semakin banyak warga yang tidak menyetujui maka akan semakin besar kekuatan untuk membatalkan proyek tersebut. Berdasarkan data Walhi, gunungan sampah sebesar 8000m3 (2000 ton) dari 25.824m3 jumlah sampah dari Jakarta per fari, rencananya akan dibuang di TPA Jonggol. Kawasan Jonggol seluas 20 ha ini akan dialokasikan sebagai TPA seluas 70 persen, sisanya akan dijadikan tempat pengelolaan dan fasilitas lainnya. Rencananya TPA akan dioperasikan awal Januari 2004.Dhian N. Utami - Tempo News Room