Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto usai menyerahkan surat pengunduran diri di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (27/12). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Prijanto mundur dari posisinya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dinilai pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J. Kristiardi sebagai bentuk perlawanan. Ini karena Gubernur Fauzi Bowo dinilai telah menyimpang dari pakem tata kenegaraan.
“Terutama soal anggaran," kata Kristiadi saat dihubungi Tempo, Selasa, 27 Desember 2011. "Dari segi kedudukan, (Prijanto) tidak diberi peranan. Untuk urusan hibah, bantuan operasional, wakil tidak dilibatkan,”
Tak hanya itu, dari sejumlah kebijakan, kedua pejabat terlihat sekali tidak akur. “Prijanto tak pernah setuju dengan pajak warteg karena orang yang punya warteg juga susah. Kalau Foke kan setuju,” katanya.
Kristiardi juga tak memungkiri bahwa gubernur lebih suka menyerahkan acara seremonial pada sekretaris daerah. “Ini beberapa kali terjadi,” katanya.
Karenanya, Kristiadi tetap menganggap semangat Prijanto adalah sebuah bentuk perlawanan.“Prijanto mungkin akan maju dalam pemilukada, tetapi untuk menunjukkan kewajiban moral. Mungkin tidak menang, tapi itu bentuk perlawanan dia,” katanya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, tetap meminta Prijanto terbuka mengungkapkan alasannya untuk mundur. “Bila tidak, orang tidak akan tahu alasan sebenarnya,” kata Andrinof.
Menurut Andrinof, mundurnya Prijanto sudah dapat diperkirakan sejak dua tahun lalu. “Dia sudah dikucilkan sejak dua tahun lalu,” kata Andrinof.
