TEMPO.CO, Bogor - Pemerintah Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak di sejumlah pasar tradisional, Jumat 9 Maret 2012. Kegiatan ini untuk mengantisipasi penimbunan sembilan bahan pokok (sembako) menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April 2012.
Dalam sidak, selain mengecek harga sembako, petugas memeriksa sejumlah toko yang dicurigai menimbun barang dengan tujuan mengambil keuntungan sepihak jelang BBM naik. "Permintaan konsumen tinggi, sehingga tidak ada penimbunan sembako," kata Sekretaris Daerah Kota Bogor, Bambang Gunawan.
Adapun Kepolisian Resor Bogor telah membentuk satuan tugas anti-penimbunan BBM untuk menangkal spekulan nakal yang mau menengguk keuntungan dalam momentum kenaikan BBM. Satuan Tugas disebar di semua wilayah hukum Kabupaten Bogor untuk menyelidiki dan menindak pelaku penimbunan, termasuk para pedagang bensin eceran.
Menurut Kepala Kepolisian Resor Bogor Ajun Komisaris Besar Herry Santoso, polisi tak akan menenggang atau menoleransi pelaku penimbunan BBM. Mereka yang nekat menimbun BBM diancam hukuman enam tahun penjara sesuai dengan Pasal 53 juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. "Satuan Tugas anti-penimbunan BBM sudah dibentuk," kata Kepala Kepolisian Resor Bogor. "Tugasnya untuk menindak semua bentuk pelanggaran hukum menjelang kenaikan harga."
Selain itu, Herry melanjutkan, telah menyebar petugas kepolisian di semua SPBU dan kendaraan distribusi BBM untuk mengantisipasi antrean menjelang pengumuman kenaikan harga. "Kami pun siaga unjuk rasa penolakan harga yang akan bertindak anarkistis."
Sejumlah harga bahan pokok rata-rata naik sebesar 10 persen. Lonjakan dipicu kenaikan biaya ongkos pengiriman. Seperti minyak goreng yang naik dari Rp 10 ribu per kilogram menjadi Rp 11 ribu per kilogram, daging sapi dari Rp 68 ribu menjadi Rp 72 ribu per kilogram. Yang paling menonjol kenaikan harga cabai merah dari Rp 12 ribu per kilogram menjadi Rp 20 ribu per kilogram.
