Puncak Demo BBM Tunggu Paripurna DPR  

Reporter

Editor

Kamis, 29 Maret 2012 08:19 WIB

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Purwokerto menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM di jalan utama Sokaraja Banyumas, Rabu (28/3). TEMPO/Aris Andrianto

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali mengemukakan massa demo akan memuncak menjelang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat soal kenaikan harga bahan bakar minyak. "Karena informasi gerakan memang demonstrasi sampai tanggal 29 atau 30. Tergantung kapan DPR memutuskan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak)," kata pakar komunikasi politik ini kepada politikus Partai Hanura Akbar Faisal, Selasa, 27 Maret 2012.

Meskipun belum mencapai puncak, mahasiswa dan buruh tetap berdemonstrasi hingga paripurna. Tercatat sebanyak 150 mahasiswa dari Bandung bergabung dengan mahasiswa Jakarta. “Besok (Kamis) akan datang lagi, menyusul dari berbagai daerah," kata Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Ardi Apriliadi, Rabu, 29 Maret 2012.

Menurut Ardi, anggota BEM SI dari sejumlah kampus di Bandung itu datang bergelombang ke Jakarta untuk aksi memprotes rencana kenaikan harga BBM. “Jika harga BBM tetap naik, mahasiswa menuntut pemerintahan SBY-Boediono turun,” kata Ardi.

Selain BEM, massa aktivis Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) juga bertekad akan terus berdemo hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun dari jabatannya. Saat ini Konami sedang melakukan konsolidasi dengan anggota di luar Jakarta untuk mendatangkan lebih banyak orang lagi. "Rekan kami sekitar 130 orang dari Medan akan datang ke Jakarta, begitu juga dari Kendari, Jambi, dan Bogor,” kata juru bicara Konami, Wa Ode Nurlansi.

Selama di Jakarta, anggota Konami beristirahat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, mereka mengamen di jalan-jalan. “Uangnya untuk membeli makanan," kata Fhery, anggota Konami.

Kemarin berbagai aksi menentang kenaikan harga BBM terus terjadi. Di Jakarta, misalnya, sekitar 8.000 orang turun ke jalan, memadati gedung MPR-DPR, Istana Negara, dan sekitar Tugu Proklamasi. Di Makassar, ratusan mahasiswa menyerang Markas Kepolisian Sektor Kota Rappocini. Di Ngawi, sejumlah mahasiswa berunjuk rasa bersama Wakil Bupati Ngawi Ony Anwar.

Kepolisian Daerah Metro Jaya akan menurunkan jumlah personel yang sama seperti 27 Maret lalu untuk mengantisipasi gelombang demonstrasi hari ini. “Kita tetap menyiapkan 22 personel, dibantu aparat TNI 8.000 personel,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto kemarin.

Menurut dia, hingga kini polisi belum menerima laporan dari kelompok mana saja yang mengajukan izin untuk berdemonstrasi hari ini. Tapi aparat akan disebar ke sejumlah titik obyek vital. Tiga helikopter juga akan memantau aksi unjuk rasa tersebut.

SATWIKA MOVEMENTI | ANWAR SISWADI | GADI MAKITAN | AHMAD FIKRI | ARYANI KRISTANTI | ENI S





Berita terkait
Buruh Tangerang Akan Blokir Pintu Belakang Bandara
Polisi Siaga Demo BBM hingga 5 April
Polisi Bantah Cegat Ambulans PMI yang Bawa Korban
Ambulans PMI Distop Polisi Saat Angkut Korban Demo
Kata Dahlan, Jangan Emosional Tanggapi BBM Naik
Demokrat: PDIP Bermain Politik di Luar DPR
Manuver PDIP, Gerindra dan Hanura Saat Bahas BBM
Kepastian Harga BBM Naik Menunggu Jumat
Kepala Daerah Ikut Demo BBM Dinilai Langgar Sumpah


Advertising
Advertising









Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

15 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

16 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

17 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya