TEMPO.CO , Jakarta-– Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menyatakan tidak menyetujui rencana Kwartir Nasional Pramuka membangun mal dan hotel di Taman Rekreasi Wiladatika Pramuka, Cibubur, Depok, Jawa Barat.
"Saya kira lebih baik dirawat saja apa yang ada. Gunakan untuk kepentingan kegiatan Pramuka. Bukan dibangun hotel atau mal," kata Agung kepada Tempo.
Ia menyatakan tidak akan memberikan rekomendasi mengenai rencana tersebut. Dalam sistem kepengurusan Pramuka, Agung menduduki posisi Sekretaris Majelis Pembimbing Nasional.
Dia menyatakan pemerintah semestinya memenuhi kebutuhan anggaran untuk Pramuka melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Lebih lanjut ia menyerahkan keputusan tersebut kepada Pramuka.
Pramuka berencana mengubah kawasan Taman Wiladatika seluas 19 hektare menjadi hotel, pusat perniagaan, dan taman air rekreasi keluarga (water boom). Selain itu, gedung Pusat Pendidikan Pelatihan Nasional Pramuka akan dipindahkan ke Bumi Perkemahan Cibubur, yang terletak di seberang Jalan Taman Wiladatika.
Di Bumi Perkemahan, yang memiliki luas 216 hektare, ini juga akan dibangun gedung pertemuan empat lantai, wisma, dan asrama, sebagai pengganti mal dan hotel di Taman Wiladatika tersebut. Pembangunan akan dilakukan pada 2013. Namun beberapa kalangan mengkritik rencana Pramuka tersebut.
Dalam nota kesepahaman tertanggal 21 Maret 2012 antara Kwarnas dan PT Purnama Alam Sakti disebutkan pihak swasta akan mengelola proyek ini selama 30 tahun dan Kwarnas akan menerima kompensasi dana senilai Rp 510 miliar. Namun perjanjian itu dibuat tanpa persetujuan Majelis Pembimbing Nasional (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Pemuda dan Olahraga), yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Wakil Ketua Kwartir Nasional Bidang Humas dan Informatika Kodrat Pramudho tidak bersedia menanggapi penolakan yang disampaikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. “Saya tidak mau berkomentar karena saya tidak mendengar langsung,” kata Kodrat ketika dihubungi kemarin sore. Ia mengatakan pengurus Pramuka sudah meminta waktu bertemu dengan Agung, tapi belum dijadwalkan sampai sekarang.
Ia membantah anggapan bahwa Taman Wiladatika akan diubah menjadi mal. “Tapi ingin memperbaiki bangunan tua yang usianya sudah 30 tahun. Ada yang dibangun pada 1974,” kata dia.
Menurut dia, pihaknya diperkenankan membuat bidang usaha berdasarkan Undang-Undang Pramuka. Langkah Pramuka menggandeng swasta, kata dia, untuk memenuhi pembiayaan operasional, antara lain menggaji karyawan dan membersihkan kawasan tersebut. “Anggaran senilai Rp 20 miliar hanya cukup untuk membiayai kegiatan Pramuka,” ia menjelaskan.
Kodrat menyatakan pembangunan belum tentu dilaksanakan pada 2013. Pihaknya masih melengkapi beberapa dokumen, antara lain analisa mengenai dampak lingkungan. “Kalau tidak boleh oleh Presiden, ya kami stop,” kata dia.
ANGGA SUKMA WIJAYA| MARTHA WARTA S
Berita terkait
Yayasan Pramuka Sedunia Gelar World Baden-Powell Fellowship di Rio de Janeiro 25-29 Oktober
4 hari lalu
WSF dibentuk tahun 1969 dengan misi untuk mengembangkan dan memperkuat dampak kepanduan atau pramuka di seluruh dunia
Baca SelengkapnyaMasuk Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN Bisa Jalur Talent Scouting, Ini Penjelasannya
9 hari lalu
Talent scouting adalah salah satu jalur untuk mendaftar ke Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Berikut adalah sejumlah talenta yang bisa dipilih.
Baca SelengkapnyaSetelah Pramuka Tak Jadi Ekskul Wajib, Kebijakan Kemendikbud Soal Seragam Sekolah Disorot Publik
11 hari lalu
Dua kebijakan Kemendikbud dapat sorotan publik, soal Pramuka tak lagi jadi ekskul wajib dan seragam sekolah.
Baca SelengkapnyaTanggapan Kemendikbudristek Soal Heboh Perubahan Seragam Sekolah, Bagaimana Aturannya?
12 hari lalu
Seragam sekolah sempat diisukan alami perubahan, begini respons Kemendikbudristek. Begini bunyi Permendikbudristek soal Seragam Sekolah.
Baca SelengkapnyaProyeksi Serangan Balasan Israel ke Iran
12 hari lalu
Israel membahas kemungkinan serangan balasan ke Iran setelah 300 misil dan drone Iran menyerang Israel pada Ahad dinihari.
Baca SelengkapnyaKwarnas Enggan Diskusi dengan Pemerintah soal Pramuka Sebelum Permendikbudristek 12/2024 Direvisi
16 hari lalu
Kwarnas masih enggan membahas pengembangan pendidikan Pramuka sebelum permendikbudristek direvisi
Baca SelengkapnyaSaatnya Pramuka Berperan Tingkatkan Kualitas Generasi Muda
21 hari lalu
Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso bersyukur dengan disahkannya jajaran Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti 2023-2028.
Baca SelengkapnyaKemendikbudristek dan Kwarnas Diskusikan soal Pendidikan Pramuka di Sekolah
22 hari lalu
Namun, Anindito tidak menjelaskan hasil penawaran itu. Ia hanya mengatakan, Pramuka tetap ada di Kurikulum Merdeka.
Baca SelengkapnyaKetua Kwarnas Pramuka Budi Waseso Minta Permendikbudristek No 12/2024 Dicabut
22 hari lalu
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso mengingatkan pramuka sudah ada sejak zaman kemerdekaan.
Baca SelengkapnyaJokowi Kukuhkan Pengurus Kwarnas Pramuka 2023-2028 Pimpinan Budi Waseso
22 hari lalu
Presiden Jokowi mengukuhkan pengurus Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka masa bakti 2023-2028 yang dipimpin oleh Budi Waseso, di Istana Negara.
Baca Selengkapnya