Orang tua dan calon siswa saat mengikuti pendaftaran peserta didik baru (PPDB) Tahun 2010 di Jakarta (6/7). TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, menginstruksikan kepada seluruh sekolah di wilayah DKI Jakarta agar transparan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Transparansi penting tidak hanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tapi juga bagi tumbuhnya kompetisi yang sehat antara sesama peserta didik dan sekolah.
“Melalui persaingan yang sehat, kita bangun masa depan sektor pendidikan di Jakarta agar tidak tertinggal dengan standard global,” bunyi pernyataan tertulis yang diterima Tempo dari kunjungan Fauzi ke acara Robotic Day di SMA 28 Negeri Jakarta, Kamis 14 Juni 2012.
Fauzi menegaskan proses PPDB untuk sekolah berstandar nasional dan reguler di DKI Jakarta tidak dipungut biaya satu sen pun alias gratis. Jika ada yang menemukan oknum petugas melakukan pungutan atau intimidasi terhadap siswa atau orang tua siswa, diminta melapor ke layanan pengaduan yang sudah disiapkan.
“Masyarakat silahkan melaporkan jika ada pelanggaran di lapangan. Jika terbukti, setiap pelanggaran pasti kami tindak dan beri sanksi tegas,” kata Fauzi.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengalokasikan dana pendidikan besar, sekitar 27 persen dari APBD. Dana diantaranya disalurkan lewat Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah sehingga tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan untuk siswa.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, menambahkan, pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2012/2013 dilaksanakan berdasarkan azas obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Untuk mendukung azas tersebut, dilakukan PPDB secara online, sehingga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga Jakarta dapat mendaftarkan anaknya bersekolah di sekolah negeri.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta, kata Taufik, telah menyiapkan layanan pengaduan PPDB melalui tiga cara. Yaitu melalui pesan pendek telepon genggam (SMS) dengan cara ketik DISDIK*isi pesan, kirim ke 085311112900. Lalu melalui email, pengaduan_ppdb@yahoo.co.id dan melalui telepon 021-5295385 atau 021-5204127.
“Jangan sampai tertipu dengan oknum mengatasnamakan sekolah yang meminta bayaran supaya anaknya diterima. Jangan mau diiming-imingi untuk dibantu supaya bisa lolos masuk sekolah tujuan,” kata Taufik.
Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito, menggandeng Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) untuk mengembangkan ekosistem pendidikan di Kabupaten Kediri.
Program ini menjadi bukti komitmen PT Pegadaian dalam upaya penerapan TPB/SDGs empat tentang Pendidikan Berkualitas melalui pengembangan kapasitas guru dan manajemen Sekolah.
