TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, untuk membatalkan penerbitan obligasi atau surat utang pemerintah daerah didukung oleh sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta. Alasannya, keuangan pemerintah daerah masih cukup untuk membiayai seluruh program.
"Sebelum gubernur Jokowi terpilih, kami sudah menolak penerbitan obligasi. Beberapa fraksi lain seperti PDI Perjuangan dan PPP juga membunyikan pernyataan yang sama," kata anggota Komisi C dari Fraksi Gerindra, S Andika, kepada Tempo, Senin, 22 Oktober 2012.
Andika menilai penerbitan surat obligasi terlalu dipaksakan. Begitu pula dengan adanya payung hukum surat utang itu. "Dipaksakan harus ada payung hukum. Ini dipaksakan untuk ada relugasinya," kata dia.
Ada sejumlah pertimbangan mengapa pihaknya menolak adanya obligasi pemerintah daerah. Pertama, sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) DKI Jakarta masih cukup tinggi. Diperkirakan silpa mencapai Rp 6-7 triliun. Bunga obligasi yang mesti dibayar setiap tahunnya juga terhitung sangat tinggi, yakni mencapai Rp 150 miliar.
Padahal, dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk keperluan lainnya, seperti membangun sejumlah sekolah di Jakarta. "Bunganya bisa lebih dari 8 persen atau sekitar Rp 150 miliar per tahun. Ini lebih dari Surat Utang Negara (SUN)," ujar Andika.
Selain itu, keuangan daerah juga dinilai masih mampu. Untuk itu, dia meminta pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan anggaran nantinya. Silpa, menurut Andika, tidak perlu besar supaya duit pemerintah pun bisa dirasakan masyarakat. "Sesuatu yang tidak harus dipinjam kenapa mesti pinjam?"
Sebelumnya, pemerintah daerah berencana menerbitkan surat utang pada semester kedua tahun ini. Nilainya bisa mencapai Rp 1,7 triliun. Namun, nilai itu direvisi lagi pada APBD Perubahan menjadi Rp 1,2 triliun.
SUTJI DECILYA
Baca juga:
Pengamat Sarankan Jokowi Delegasikan Wewenangnya
Jokowi Dapat ''Lampu Hijau'' Bangun Kampung Susun
Basuki: Kami Tidak Keteteran Hadiri Acara
Jokowi Bahas Ruang Publik Kreatif Jakarta
Usulan Cara Agar DPRD Setujui Program Rusun Jokowi
Berita terkait
Respons Gerindra, Jokowi, dan Gibran soal Isu Tambah Kementerian di Kabinet Prabowo
22 menit lalu
Isu penambahan kementerian di Kabinet Prabowo mendapat respons dari Presiden Jokowi, Gibran, dan Partai Gerinda. Apa katanya?
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Resmi Meluncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit
41 menit lalu
Pendidikan Dokter Spesialis menjadi penting mengingat rasio dokter dibanding penduduk Indonesia sangat rendah, yakni 0,47 per 1.000 penduduk.
Baca SelengkapnyaTerkini: Pesan Jokowi ke Bos Apple dan Microsoft hingga Kisruh Penutupan Pabrik Sepatu Bata
1 jam lalu
Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa siang, 7 Mei 2024, dimulai dari pesan Presiden Jokowi saat bertemu dengan bos Apple dan Microsoft.
Baca SelengkapnyaFenomena Pabrik Tutup sejak Awal Tahun, Jokowi: Mungkin Efisiensi, Kalah Bersaing..
2 jam lalu
"Karena mungkin efisiensi, karena kalah bersaing dengan barang-barang baru. Banyak hal," kata Jokowi soal fenomena pabrik tutup.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Pesan yang Terus Disampaikannya ke Bos Apple hingga Microsoft
2 jam lalu
Presiden Jokowi juga menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang Indonesia pakai masih didominasi barang-barang impor.
Baca SelengkapnyaAnggukan Jokowi soal Disebut Jadi Penjembatan Prabowo-Megawati
3 jam lalu
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Jokowi yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Megawati dan Prabowo
Baca SelengkapnyaJokowi soal Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen: Menumbuhkan Sebuah Optimisme
3 jam lalu
Presiden Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen di kuartal pertama tahun ini patut disyukuri.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih
3 jam lalu
Jokowi menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang digunakan di Tanah Air saat ini masih didominasi oleh barang-barang impor.
Baca SelengkapnyaJokowi Respons Rencana Prabowo Tambah Kementerian hingga 40
3 jam lalu
Orang-orang dekat Prabowo menceritakan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar untuk menguasai DPR.
Baca SelengkapnyaSeputar Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini
3 jam lalu
Jokowi mengharapkan pembukaan Indonesia Digital Test House (IDTH) di BBPPT dapat memperkuat ekosistem digital lokal. Berikut hal-hal seputar IDTH.
Baca Selengkapnya