TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tampaknya terganggu dengan pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dinilai arogan dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL), pengemis, dan gelandangan.
Ketika memimpin apel yang diikuti sekitar 6.400 personel Satpol PP hari ini, Kamis, 1 November 2012, Jokowi meminta anggota Satpol PP memperagakan bagaimana cara mereka melaksanakan tugasnya.
Dalam apel yang diadakan di pelataran selatan Monumen Nasional tersebut, Jokowi menyaksikan empat anggota Satpol PP mensimulasikan penertiban terhadap pedagang. "Kalau melihat yang diperagakan, saya yakin wibawa Satpol PP DKI Jakarta akan baik," kata Jokowi di lapangan apel.
Menurut dia, petugas Satpol PP tak perlu banyak mulut dalam menertibkan pedagang. "Tidak usah dibentak. Tegas langsung diangkut," ujarnya.
Tapi, bagaimana jika pedagang yang membentak petugas? Untuk menghadapinya, Jokowi mengatakan, anggota Satpol PP tetap tak boleh membalas ucapan pedagang atau masyarakat yang keberatan dengan penertiban itu. "Nanti jadi berantem," ujarnya.
Jokowi ingin Satpol PP bekerja dengan pendekatan persuasif, seperti dialog, dan bukan dengan kekerasan. "Tapi tetap harus tegas," ujarnya.
Mengenai penggunaan peralatan pengamanan, seperti tameng, pentungan, dan pisau belati, Jokowi meminta sedapat mungkin alat-alat tersebut tak dipakai.
Seusai memimpin apel, Jokowi berkeliling melihat kelengkapan sarana milik Satpol PP, di antaranya mobil Rescue dan mobil dapur. "Sarananya sudah lebih dari cukup, hanya proses di lapangan yang harus ditata," katanya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
3 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
