TEMPO.CO, Jakarta -- Setelah warga Kepulauan Seribu mengungkapkan keirian terhadap daerah lain yang telah dikunjungi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pria asal Surakarta itu akhirnya menyatakan akan ke Pulau Seribu. Meski belum diketahui kapan waktunya, Jokowi mengatakan, cepat atau lambat, ia pasti akan ke wilayah yang terkenal dengan wisata airnya itu.

Kedatangan Jokowi di Pulau Seribu, salah satunya, diharapkan untuk memecahkan masalah yang ada di sana. Berdasarkan keterangan yang Tempo gali dari warga dan pejabat daerah, ada lima masalah yang perlu diperhatikan Jokowi.

Masalah pertama terkait ketersediaan air bersih. Warga Pulau Pramuka, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Abdullah Feri, mengatakan, jumlah air bersih di sejumlah wilayah masih terbatas. Bahkan, ia berkata, terkadang ada daerah yang airnya tak bisa digunakan untuk minum karena masih berupa air asin.

Hal senada diungkapkan oleh Asyuro. Ia berkata, persediaan air bersih dan siap minum di Pulau Seribu tak sebanding dengan jumlah warga di sana, 22 ribu. Dan hal itu diperparah dengan sumur yang kerap mengering pada musim kemarau.

"Masalah yang substantif di pulau itu salah satunya air bersih karena masyarakat padat. Air sumur di musim kemarau juga suka kering, tidak mungkin buat mandi," kata Asyuro.

Masalah kedua yang perlu menjadi perhatian adalah masalah permukiman di Pulau Pramuka, Kecamatan Pulau Seribu Utara. Diungkapkan oleh Camat Pulau Seribu Utara, Atok Baroni, Pulau Pramuka sudah terlalu padat untuk dijadikan tempat tinggal. Jumlah penduduknya sudah melonjak menjadi 7.000 jiwa. Sampai-sampai sejumlah penduduk membangun tempat tinggal di atas laut.

Atok mengatakan, sebuah permukiman baru perlu dibangun agar warga yang tinggal di atas laut bisa direlokasi. Ia berkata, tinggal di atas laut berbahaya ketika gelombang pasang.

"Lagi pula, ada pulau yang bisa dijadikan permukiman baru, kok. Salah satunya Pulau Opa Besar. Itu lokasinya ideal untuk dijadikan permukiman, tidak jauh dari Pulau Pramuka," ujar Atok.

Masalah ketiga terkait pemakaman. Atok mengatakan, lahan pemakaman di Pulau Seribu sudah terbatas sehingga harga untuk sebuah kuburan tinggi sekali. Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi DKI atau Jokowi melakukan pembebasan lahan yang bisa digunakan untuk pemakaman.

"Kalau bisa, setelah dibebaskan, digratiskan juga untuk rakyat kami. Kalau sekarang, untuk satu liang kubur, harganya bisa sampai dua juta," ujar Atok.

Masalah keempat terkait dermaga. Atok mengatakan, sejumlah pengelola kapal angkut penumpang Pulau Seribu mengeluhkan kapasitas Muara Angke yang menjadi tempat labuh. Atok berkata, Muara Angke dinilai sudah terlalu padat sehingga kapal penumpang kesulitan menurunkan atau menaikkan penumpang.

Untuk masalah ini, solusinya, kata Atok, dengan memberdayakan dermaga Kali Adem. Ia berkata, Kali Adem masih kurang diberdayakan sebagai tempat labuh kapal penumpang. Padahal, dermaga itu baru dan masih sepi.

Masalah kelima terkait tiket kapal menuju Pulau Seribu. Bupati Kepulauan Seribu, Achmad Ludfi, mengatakan, banyak keluhan dari warga bahwa harga tiket menuju Pulau Seribu masih tergolong mahal dan susah dijangkau. Seperti diketahui, untuk pergi ke Pulau Seribu, dibutuhkan biaya Rp 35 ribu.

"Tiket memang ada dampak. Tapi mudah-mudahan warga menyadari karena biaya operasional tinggi, dan mudah-mudahan Pemprov mau mensubsidinya," ujar Achmad.

ISTMAN MP

Baca juga:
Liputan Khusus Jokowi-Ahok
Ahok Bakal Pangkas Anggaran Konsumsi Rp 5 Miliar
''2014, Jakarta Akan Mirip Shanghai''
Satpol PP Siap Buang Tradisi Bak-buk-bak-buk
Kak Seto Ingin Bahas Kota Ramah Anak dengan Jokowi
Bedanya Jokowi dengan Fauzi di Mata Kementerian PU