Jokowi Akan Tempel Poster APBD 2013 di Kelurahan

Reporter

Kamis, 29 November 2012 05:23 WIB

Gubernur DKI Joko Widodo. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO , Jakarta: Janji Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk melakukan transparansi anggaran rupanya tidak main-main. Jika APBD 2013 sudah rampung, Jokowi akan membuat poster berisi APBD 2013 dan menempelnya di kelurahan dan kecamatan.

"Kenapa enggak? Birokrasi kami enggak ada apa-apa kok, kenapa (harus) takut?" ujarnya, Rabu, 28 November 2012.

Ia kemudian menjelaskan bentuk poster APBD 2013 nantinya akan seperti poster film. Menurut dia, APBD juga akan dimuat di situs Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kalau internet kan yang membuka ya kamu-kamu (wartawan) ini, kalau masyarakat biasa yang enggak tau internet ya bisa baca poster," katanya sambil tertawa.

Sampai saat ini, RAPBD 2013 belum juga rampung. Menurut Jokowi, pembahasan anggaran masih berupa Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS), yang masih dalam pembahasan dengan pihak DPRD, "KUAPPAS sudah, anggaran berapa rupiah juga sudah, ini kan proses Kami menjelaskan, Pak Sekda yang bisa jelaskan, karena Pak Sekda yang masih bolak-balik (ke DPRD)," kata Jokowi.

APBD 2013 disahkan setiap 30 November. Meski demikian, menurut Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan, toleransi ketok palu APBD 2013 bisa diundurkan hingga 20 Desember.

Kementerian Dalam Negeri pun memiliki batas waktu untuk mengevaluasi RAPBD yang diajukan, sehingga anggaran sudah bisa digunakan pada 1 Januari mendatang. Jika tidak, anggaran tidak akan bisa diturunkan tepat waktu pada 1 Januari.

TRI ARTINING PUTRI

Berita lain:
Jokowi: Saya Selesai, MRT Selesai

Ahok Terima Kunjungan Wali Kota Beijing

Jokowi Terus Hadapi Banjir Jakarta 5 Tahun Lagi

Rel Cilebut Dilintasi Lokomotif Seberat 150 Ton

Alasan Asosiasi Penumpang Kereta Mensomasi PT KAI

Berita terkait

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

59 menit lalu

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

8 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

12 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

14 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

18 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

19 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

20 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

21 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

21 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya