Jokowi Mau Bicara 4 Mata dengan Bos MRT Jakarta  

Reporter

Kamis, 29 November 2012 18:00 WIB

Pengunjung melihat-lihat contoh Mass Rapid Transportation (MRT) di pusat perbelanjaan Cilandak Town Square, Jakarta, Jumat (25/5). ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah rapat koordinasi selama tiga jam belum juga menghasilkan keputusan nasib megaproyek Mass Rapid Transit (MRT), Gubernur Jokowi memutuskan akan memanggil direktur perusahaan itu sendiri. Menurut Jokowi, pertemuan itu sekaligus untuk menjelaskan sejumlah poin yang masih dianggap janggal oleh gubernur.

"Saya akan meminta MRT menjelaskan hal-hal yang masih saya ragukan," kata Jokowi di Balai Kota, Kamis, 29 November 2012. Sejumlah hal itu antara lain soal return of investment, jumlah penumpang, dan rute yang belum memuaskan.

Menurut Jokowi, ada masalah-masalah nonteknis lainnya yang masih menganjal sebagai akibat dari proyek MRT ini. Misalnya soal sosialisasi kepada masyarakat yang tempat tinggalnya akan terkena dampak proyek MRT. Sejauh ini, hal tersebut dinilainya juga kurang matang dan menimbulkan masalah tersendiri. "Kayak kemarin, isinya orang ngamuk karena sosialisasinya kurang matang," kata Jokowi.

Soal tarif juga jadi sebab keraguannya. Angka tiket Rp 15 ribu yang sebelumnya disebut-sebut sebagai tarif MRT, menurut Jokowi, tetap harus diperhitungkan secara hati-hati. "Kalau segitu, mungkin lima tahun datang," ujar Jokowi. Hanya perlu diperhitungkan berapa angkanya yang harus diambil. "Subsidi per orang berapa, kalikan per hari berapa, kalikan per tahun, berapa milyar, harus jelas semuanya," ujarnya menerangkan.

Jokowi beralasan, keputusan menunda MRT karena ia menganut prinsip kehati-hatian. "Masak kemarin ada yang dorong-dorong, 'segera putuskan! segera putuskan!" kata Jokowi. "Yang nyuruh enak, yang mutuskan?" (Baca:Ini Alasan Jokowi Tunda Lagi Proyek MRT)

Jokowi mengklaim punya target waktu sendiri soal megaproyek transportasi. Proyek ini diharapkan akan melengkapi sejumlah proyek lain yang membentang antara Lebak Bulus hingga Kampung Bandan ini. "Kerja itu mesti ada target, ada batas waktu," katanya.

Nasib proyek Mass Rapit Transit (MRT) yang dijadwalkan akan jelas kemarin belum juga menemukan jalan terang. Rapat koordinasi guna membahas MRT yang berlangsung hampir tiga jam berlangsung alot. Rapat ini dihadiri oleh jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, BAPPENAS, Dewan Transportasi Kota Jakarta, Masyarakat Transportasi Indonesia, dan Masyarakat Peduli MRT. (baca:Seperti Apa Panasnya Rapat Jokowi-Ahok soal MRT?)

Di tengah rapat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninggalkan rapat yang berlangsung di Balai Agung, komplek Balai Kota, tersebut untuk menemui warga di Cilincing, Jakarta Utara, yang kabarnya memblokir jalan tol. Kemudian Wakil Gubernur DKI Jakarta melanjutkan memimpin rapat tersebut. Usai rapat, Basuki mengatakan masih akan menunggu kajian-kajian teknis dan nonteknis terkait dampak dari proyek MRT. (baca:Jokowi Pilih Kampung Sawah Ketimbang MRT)

TRI ARTINING PUTRI


Berita Lainnya:
J
okowi Pilih Kampung Sawah Ketimbang MRT
Pusing Rapat Soal MRT, Jokowi Walk Out
Ahok Emoh GOR Lebak Bulus Dikorbankan untuk MRT
Jepang Minta Kontraktor Utama MRT dari Negaranya
MRT Jakarta Perlu Berkaca ke Hong Kong
PT Penjaminan Infrastruktur Siap Menjamin Proyek MRT
Begini Janji-janji MRT di Jakarta

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

2 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

2 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

3 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

7 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

16 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

17 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

17 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

19 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

19 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

21 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya