TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Triwisaksana menilai bahwa pos anggaran untuk 2013 yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI bisa lebih ditekan. “Pemerintah bisa menghemat hingga Rp 1 triliun jika lebih cermat mengatur peruntukan anggaran," kata dia.
Menurut Sani, panggilan akrabnya, anggaran yang bisa dihemat adalah program pengerjaan jalan layang non-tol Ciledug-Blok M. Menurut dia, anggaran yang bisa dihemat dalam program tersebut bisa mencapai Rp 500 miliar. "Itu juga dengan catatan tidak seperti yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS)," katanya kepada Tempo, Selasa, 4 Desember 2012.
Karena itu, kata dia, Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang diajukan Pemerintah DKI harus diubah. Konsep jalan layang non-tol itu harus diubah menjadi jalan layang khusus bus Transjakarta. Proyek jalan layang itu senilai Rp 1,7 triliun. “Kalau untuk Transjakarta saja bisa jadi Rp 1,2 triliun," katanya.
Selain jalan layang, Sani mengatakan potensi penghematan anggaran juga bisa dilakukan pada pos anggaran peremajaan bus. Menurut dia, proyek revitalisasi bus sedang itu bisa ditekan hingga Rp 600 miliar. "Dari dia program itu saja sudah Rp 1,1 triliun, kan," ujar Sani.
Program kampung susun deret juga bisa ditekan untuk tahun anggaran 2013. Penghematan itu bisa dilakukan jika pemerintah tidak berencana membuat 100 kampung susun deret pada 2013. "Eksekutif harus bisa memastikan apakah mampu membangun 100 kampung dalam satu tahun," ujarnya.
Menurut Sani, pemerintah juga belum bisa memberikan rincian jelas biaya Rp 40 miliar untuk kampung tersebut. Karena itu, dia menilai jika pembangunan 100 kampung susun deret itu tidak harus dilakukan dalam satu tahun. "Kalau cuma bisa membangun 50 tidak perlu dianggarkan hingga 100," ujarnya.
Sani menilai kampung deret susun juga belum jelas konsep pembangunannya. Hal itu, kata dia, terlihat dari tidak adanya lokasi tempat pembangunan kampung tersebut. "Dalam KUAPPAS tidak ada lokasi kampung susun deret itu. Artinya belum terkonsep dengan baik. Kalau terkonsep pasti sudah ada lokasinya," ujar dia.
DPRD masih menunggu penjelasan resmi dari Gubernur Jokowi ihwal beberapa anggaran tersebut. "Kami sudah minta penjelasan, tapi Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak bisa menjelaskan secara rinci," katanya.
