Pengunjung melihat-lihat contoh Mass Rapid Transportation (MRT) di pusat perbelanjaan Cilandak Town Square, Jakarta, Jumat (25/5). ANTARA/Rosa Panggabean
TEMPO.CO, Jakarta - Permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo agar pemerintah pusat menanggung pembayaran pinjaman sebanyak 70 persen memang bakal mempengaruhi besaran tiket dan subsidi yang diberikan pemerintah daerah untuk proyek mass rapid transit (MRT).
Jokowi menjelaskan, dengan skenario persentase 70 persen beban pinjaman proyek ditanggung pemerintah pusat, harga tiket MRT bisa lebih rendah.
"Harga tiket bisa hanya Rp 19 ribu tanpa disubsidi," ujar Jokowi, di Balai Kota Jakarta, Kamis, 6 Desember 2012.
"Saya mau harga tiket paling mahal Rp 10 ribu. Kalau harga tanpa subsidi Rp 19 ribu, berarti kami hanya menanggung subsidi Rp 9 ribu per penumpang," kata dia.
Pada perhitungan awal, Pemerintah Jakarta semestinya menanggung 58 persen beban pinjaman proyek MRT. Sementara pemerintah pusat menanggung 42 persen. Hitungan itu membuat harga tiket melambung tinggi menjadi Rp 38 ribu. Dengan target harga tiket Rp 10 ribu, berarti pemerintah daerah mesti mensubsidi sebesar Rp 28 ribu per penumpang.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
2 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.