TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah waria yang tergabung dalam Forum Komunikasi Waria se-Indonesia (FKWI) menggelar unjuk rasa untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusi, 10 Desember, di depan Istana Negara, Senin, 10 Desember 2012. Mereka meminta pemerintah untuk menghargai keberadaannya, termasuk hak untuk mendapat pekerjaan yang layak.
"Hak kami sebagai kelompok minoritas terabaikan. Kami sering dijadikan bahan olok-olokan, bahkan kami sering dirazia oleh kelompok-kelompok tertentu," kata Ketua Forum Komunikasi Waria se-Indonesia, Yulianus Rettoblaut.
Menurut dia, dalam soal pekerjaan, pengusaha masih pilih kasih setelah melihat kondisi fisik para waria. “Padahal kami memiliki kemampuan yang sama," ujar Mami Yulie.
Yulianus, atau akrab disapa Mami Yulie, mengatakan Forum Komunikasi Waria se-Indonesia adalah lembaga berbadan hukum. Karena itu, kata dia, suara mereka dapat mewakili seluruh anggotanya. Menurut Mami Yulie, kelompok waria ini hingga kini menghimpun 8,3 juta waria yang tersebar di seluruh Indonesia. Rata-rata anggotanya bekerja sebagai pengamen, pekerja salon, bahkan pengacara.
“Dengan kondisi fisik yang sedikit berbeda dengan pria normal, mereka susah untuk mencari pekerjaan yang diinginkan. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan cenderung dibiarkan begitu saja,” ujarnya
Nanda, anggota Forum Komunikasi Waria dari Jakarta, mengatakan waria kerap mengalami ketidakadilan. Karena itu, kata dia, tidak jarang di antara rekan-rekannya terpaksa terjerumus dalam dunia hitam seperti prostitusi dan tindakan kriminal. "Kami mohon Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyediakan akses mendapatkan perkerjaan yang layak bagi kami. Jangan biarkan kami berbuat yang macam-macam," ujar Nanda.
Dalam catatan Forum Komunikasi Waria, DKI Jakarta merupakan kota yang paling banyak memiliki warga waria. Selanjutnya di Kota Makasar, Sulawesi Selatan, Surabaya, Jawa Timur, dan kota-kota besar lainnya.
PARLIZA HENDRAWAN
Berita terpopuler lainnya:
Andi Mallarangeng Terkenal Kikir
Bupati Aceng Nikahi Shinta, Pestanya Meriah
Gaya Mewah Djoko Susilo, Nunun, dan Miranda
Kemenangan Zaki Ubah Peta Politik Keluarga Atut
Mubarok Akui Partai Demokrat Semrawut
Berita terkait
Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna
6 hari lalu
Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976
Baca SelengkapnyaIsrael Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
11 hari lalu
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
Baca SelengkapnyaMK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
38 hari lalu
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Baca SelengkapnyaAnggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
43 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
Baca SelengkapnyaKontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
44 hari lalu
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
Baca SelengkapnyaInternational Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
49 hari lalu
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Baca SelengkapnyaKini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
51 hari lalu
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Baca SelengkapnyaAndri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
58 hari lalu
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
25 Februari 2024
Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.
Baca SelengkapnyaAlasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
22 Februari 2024
KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.
Baca Selengkapnya