TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan Smart Tunnel yang dicita-citakan pemerintah daerah berbeda sama sekali dengan Smart Tunnel yang ada di Malaysia. "Enggak seperti di Malaysia. Ini milik Indonesia," kata Joko Widodo, di Balai Kota Jakarta, Jumat, 4 Januari 2013.

Jika Smart Tunnel atau terowongan pengendali banjir milik Malaysia memiliki dua fungsi, yakni sebagai pengendali banjir dan sebagai jalan tol, sementara terowongan multiguna atau multipurpose deep tunnel yang akan dikerjakan Pemerintah Jakarta punya lima fungsi. Selain dua fungsi tadi, ditambah sebagai saluran air limbah kota, tempat pengaliran air bawah tanah, dan jaringan utilitas kota. "Utilitas dan listrik bisa masuk, tapi sewa," kata Jokowi.

Hanya saja, Jokowi menambahkan, nanti kemungkinan akan menggunakan mesin bor yang sama. Ada tiga negara yang menyediakan mesin bor untuk deep tunnel, yaitu Jerman, Cina, dan Korea. "Yang lebih bagus Jerman itu. Tetapi menggunakan yang mana, kami enggak ngerti. Itu terserah investor," ujar dia.

Smart Tunnel di Malaysia yang rampung pada 2007 lalu akhir-akhir ini tidak bisa menampung air ketika hujan. Buktinya, ada tiga jalan di Kuala Lumpur, yakni Jalan Tun Razak, Jalan Semarak, dan Kampung Baru, yang kembali mengalami banjir.

Meski teknologi deep tunnel dianggap gagal menampung banjir, Jokowi tidak ingin mundur dalam membuat proyek ini. Menurut dia, serapan air tanah semakin lama memang saling mengejar. Karena permukaan tanah semakin lama banyak tertutup semen sehingga tidak ada resapan air ke bawah tanah.

Jika dibiarkan, menurut Jokowi, titik banjir di Jakarta malah bisa bertambah. Selain mengerjakan proyek yang konvensional seperti pengerukan kali dan normalisasi sungai, Jakarta memerlukan suatu proyek gebrakan untuk mencegah banjir kembali datang. "Sampai kapan juga enggak akan rampung-rampung kalau hanya konvensional," kata Jokowi.

SUTJI DECILYA

Berita terpopuler lainnya:
Dewi Perssik Mengamuk di Twitter
Kompolnas: Polisi Istimewakan Anak Hatta Rajasa
Dahlan Iskan Tidak Acuhkan Rencana Pelaporan Danet