TEMPO.CO, Jakarta -Pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya mendesak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk terbuka dalam pembahasan enam jalan tol dalam kota. Marco menyebutkan, keputusan Jokowi yang menyetujui pembangunan enam jalan tol baru itu terlalu mendadak. "Dalam janji kampanyenya kan tidak setuju," ujar Marco saat dihubungi, Kamis, 10 Januari 2013.
Marco mencium aroma tidak sedap dalam pertemuan antara Jokowi dan Kementerian Pekerjaan Umum kemarin. Ia menilai pertemuan tersebut berbeda ketika Jokowi membahas Mass Rapid Transit (MRT) yang transparan.
Untuk itu, dia mendesak agar Jokowi membuat pertemuan umum guna mengkaji kembali pembangunan jalan tol yang bakal memakan biaya Rp 41,2 triliun itu. "Pertemukan antara pihak yang pro dan kontra, seperti pembahasan MRT kemarin," ucap Marco.
Pembangunan enam jalan tol, dia menambahkan, bukan soal mengerti atau tidak mengerti. Marco menyebutkan, pembangunan jalan tol merupakan persoalan cara pandang. "Dia (Jokowi) kan berjanji bakal pro-rakyat," kata Marco.
Lebih lanjut, Marco enggan mengomentari janji Jokowi yang menyebut transportasi massal bisa melintas di jalan tol. Persoalan transportasi massal, dia menambahkan, merupakan hal yang berbeda dengan pembangunan jalan tol.
Kemarin, Gubernur DKI Jakarta setuju dengan pembangunan enam ruas jalan tol. Seusai bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Jokowi menyatakan setuju pembangunan enam ruas jalan tol yang memiliki panjang 69 kilometer dan mampu mengurangi kemacetan di Jakarta itu. Padahal sebelumnya Jokowi menyatakan tidak akan menyetujui pembangunan jalan tol itu karena dinilai menambah keruwetan lalu lintas di Jakarta.
