TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota serta transportasi, Yayat Supriyatna, mengatakan tarif Mass Rapid Transit (MRT) bisa mencapai Rp 30 ribu. "Kalau tidak ada subsidi, harga tiketnya bisa lebih dari Rp 20 ribu - Rp 30 ribu," ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 16 Januari 2013.
Jika pemerintah provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi, kata dia, harga tiket bisa ditekan menjadi Rp 10 ribu - Rp 15 ribu. Menurut Yayat, kisaran harga tersebut masih wajar.
Namun ia menyarankan adanya penetapan tarif dasar. Dengan tarif dasar, harga tiket yang diberlakukan tergantung pada jarak tempuh. "Yang dekat dan yang jauh tidak bisa disamakan," katanya.
Ia pun menyatakan MRT tidak bisa menjadi sarana transportasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ia memberikan ilustrasi, seorang penumpang MRT yang turun di Dukuh Atas, Kuningan, Jakarta Selatan, setidaknya harus mengeluarkan Rp 50 ribu dalam sehari untuk transportasi.
Biaya tersebut diperlukan tidak hanya untuk tiket MRT, namun juga sarana transportasi penghubung, seperti Transjakarta dan monorel, hingga ke tempat tujuan. Ia menuturkan, MRT nantinya hanya akan menjadi sarana transportasi bagi masyarakat kalangan menengah ke atas.
Jika berani, kata Yayat, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, seharusnya menyampaikan kepada pemerintah bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) terlalu besar. Ia berpendapat subsidi BBM itu dapat dialihkan sebagian untuk membangun MRT. Menurut dia, bensin seharga Rp 4.500 per liter terlalu murah untuk masyarakat Jakarta.
Yayat memandang mayoritas penikmat tarif BBM nonsubsidi adalah masyarakat kelas menegah ke atas. "Lihat saja, dalam satu rumah, ada lebih dari satu mobil," ujarnya.
MARIA YUNIAR
Berita terkait
Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan
2 jam lalu
Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.
Baca SelengkapnyaSistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional
3 jam lalu
BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?
4 jam lalu
BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM
8 jam lalu
Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.
Baca SelengkapnyaLuhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun
16 jam lalu
Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.
Baca SelengkapnyaKhawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak
17 jam lalu
Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.
Baca SelengkapnyaDapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut
17 jam lalu
Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.
Baca SelengkapnyaRespons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden
19 jam lalu
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.
Baca SelengkapnyaRumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
19 jam lalu
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
Baca SelengkapnyaKritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno
21 jam lalu
Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas
Baca Selengkapnya