Jokowi Janji Kurangi 12 Titik Banjir Setiap Tahun

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Kamis, 17 Januari 2013 05:47 WIB

Seorang anak bermain banjir di rumahnya yang terendam banjir di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (16/1). ANTARA/Zabur Karuru

TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta berencana mengurangi 8 hingga 12 titik banjir di Jakarta setiap tahunnya. Saat ini, sebanyak 38 titik banjir melanda ibu kota. "Kami ingin setahun bisa mengurangi 8-12 titik banjir," kata Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu, 16 Januari 2013.

Pengurangan titik banjir bisa dilakukan dengan sejumlah cara, di antaranya pengerukan kali, normalisasi sungai, dan sumur resapan. Namun sampai sekarang, ketiganya belum bisa mulai dikerjakan.



"Kami belum bisa bergerak sekarang buat pengerukan. Ya nggak mungkin toh pas banjir. Mau ngeruk sungai gimana?" katanya. Pembebasan lahan untuk normalisasi sungai belum juga selesai dilakukan. Pemerintah DKI mendata sebanyak Rp 450 miliar telah dikeluarkan untuk pembebasan lahan. Sedangkan pada tahun ini normalisasi rencananya akan dilakukan di tiga lokasi, yakni Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter

Namun untuk antisipasi banjir dalam jangka pendek ini, ujarnya, pemerintah daerah bakal mengoptimalisasi pompa air yang menyebar di Jakarta. Begitu pula dengan pompa air yang berada di sepanjang jalan juga dapat dikerahkan.

Dalam data tahun lalu, jumlah pompa yang siap boperasi di Jakarta mencapai 344 unit yang tersebar di 120 lokasi rawan banjir, dengan total kapasitas 356,95 meter kubik per detik.

SUTJI DECILYA

Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

7 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

11 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

13 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

17 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

17 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

18 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

19 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

20 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

21 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya