TEMPO Interaktif, Jakarta: Urban Poor Consortium (UPC) mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta untuk meminta agar Sutiyoso dipecat. "Kami minta Sutiyoso dipecat karena terlibat kasus 27 Juli dan DPRD memiliki wewenang untuk memberhentikan Sutiyoso," kata Berkah Gamulya, koordinator UPC. Menurut Berkah, DPRD memiliki cukup kewenangan untuk memberhentikan Sutiyoso berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD juga diminta merekomendasikan pada Presiden untuk menonaktifkan Sutiyoso selama proses pemeriksaan. Fifi, aktivis PRD yang ikut dalam aksi yang sama, menyatakan, selain terlibat kasus 27 Juli, kebijakan pemerintahan Sutiyoso selama ini juga tidak berpihak kepada rakyat. "Selama pemerintahannya, Sutiyoso telah melakukan beberapa penggusuran," kata Fifi.Aksi ini diikuti massa dari UPC, PRD, LBH Jakarta, Jaringan Rakyat Miskin Kota. Mereka menuntut agar DPRD DKI segera memanggil dan menolak pembelaan Sutiyoso atas kasus 27 Juli. Mereka meminta Presiden segera menggunakan hak prerogratifnya untuk menonaktifkan Sutiyoso. Mereka juga meminta pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta segera melimpahkan kasus 27 Juli.M. Fasabeni - Tempo News Room
Berita terkait
Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
23 hari lalu
Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.
Baca SelengkapnyaJATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku
25 hari lalu
Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM
32 hari lalu
Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku
Baca SelengkapnyaPolemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM
35 hari lalu
OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN
Baca SelengkapnyaRamai Kabar Penggusuran, Otorita IKN Datangi Warga Desa Bukit Raya Sepaku
44 hari lalu
Otorita IKN mendatangi warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Otorita IKN menyebut kedatangannya sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah dan warga di bulan Ramadan.
Baca SelengkapnyaTerkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat
45 hari lalu
Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.
Baca SelengkapnyaDisebut Kirim Surat Peringatan Agar Warga di IKN Berhenti Garap Lahan, Ini Penjelasan Badan Bank Tanah
47 hari lalu
Syafran membantah Badan Bank Tanah berupaya menggusur warga Penajam Paser Utara demi kepentingan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Penjelasan NGO dan OIKN Atas Sengkarut 'Penggusuran' Warga, Bos Lion Group Angkat Bicara
47 hari lalu
Berita terkini ekonomi bisnis hingga Kamis sore ini antara lain 'penggusuran' warga RT 05 Pemaluan, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaNasib Warga di IKN, Kena Praktik ala Kolonial hingga Terancam Digusur
47 hari lalu
KPA menyoroti surat Badan Bank Tanah kepada warga yang bermukim di Ibu Kota Nusantara atau IKN
Baca SelengkapnyaSengkarut 'Penggusuran' Warga di IKN, Ini Kata NGO dan OIKN
47 hari lalu
Surat yang minta Warga Pemaluan di kawasan IKN membongkar rumah mereka menjadi sorotan. OIKN berjanji bedah rumah warga yang tak sesuai master plan.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Amnesty International Ungkap Polri Impor Alat Sadap, Ini Kata Pakar Kepolisian Soal SOP Penyadapan
38 menit lalu
