Halte di Jalan Tol Dirancang bak Pit Stop

Reporter

Sabtu, 9 Februari 2013 05:22 WIB

Rencana 6 ruas jalan layang tol Jakarta

TEMPO.CO , Jakarta-- Pemegang konsesi proyek enam ruas jalan tol baru, PT Jakarta Tollroad Development (JTD), memaparkan konsep liku bus (bus bay) ketika berkunjung ke kantor Tempo pada awal pekan ini. Konsep bus bay ditambahkan, menyesuaikan syarat persetujuan dari Gubernur DKI Jakarta atas proyek senilai total Rp 40 triliun tersebut.

Direktur Utama PT JTD, Frans Sunito, mengatakan bus bay merupakan penambahan satu lajur sepanjang 200 meter. "Dalam tiap bus bay terdapat halte yang tingginya 8-9 meter untuk naik-turun penumpang," ujar Frans.

Secara keseluruhan nantinya akan ada 17 bus bay di sepanjang enam ruas tol itu. Lokasi mereka disesuaikan dengan keberadaan jaringan transportasi lainnya, seperti kereta komuter, busway, ataupun rencana mass rapid transit (MRT).

Namun, agar tidak mengganggu statusnya sebagai jalan bebas hambatan, PT JTD membikin konsep halte bus bay serupa pit stop dalam lomba balap. "Jadi, nanti ada jalurnya sendiri di sepanjang 200 meter di halte, selebihnya kembali ke tiga jalur utama," ujarnya.

Untuk armada busnya, Frans menambahkan, akan disediakan oleh pihaknya. Rancangannya sudah dibuat. Bus akan seukuran Transjakarta dan didedikasikan hanya untuk mengelilingi enam ruas jalan tol.

Rancangan bus bay itu, kata Frans, membuat jalan tol bakal lebih ramah bagi angkutan publik ketimbang mobil pribadi. Dia menunjuk jumlah halte itu yang lebih banyak dibanding pintu masuk dan keluar tol. "Pintu keluarnya hanya sembilan," ujarnya.

Jumlah pintu masuk dan keluar tol yang lebih sedikit itu juga menjawab persyaratan lain yang pernah diajukan Jokowi. "Jadi, memang didesain untuk pengguna yang menempuh jarak jauh (through traffic)," ujarnya, sambil menambahkan, “Masyarakat tak perlu khawatir pembangunan tol ini malah menjadi penyebab kemacetan baru.”

Adapun syarat ketiga dari Jokowi adalah kelengkapan analisis mengenai dampak lingkungan yang mesti dirampungkan. Syarat itu lebih banyak ditentukan Jokowi. Pasalnya, Frans mengungkapkan, izin dikeluarkan kepala daerah provinsi atas rekomendasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.

Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. "Amdal sudah kami penuhi, tapi kebutuhan izin ini baru," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, juga menyatakan bahwa izin dari Gubernur Jokowi itu masih ditunggu. Sisanya sudah tinggal jalan. "Desain sudah ada dan kami juga sudah siap membangun tol yang memperhatikan aspek lingkungan," kata dia.

Belakangan Jokowi sendiri memilih memprioritaskan dua dari enam ruas jalan tol baru itu. Rute Sunter-Semanan dan Sunter-Pulo Gebang bakal direstuinya karena dibutuhkan sebagai pendukung jalur logistik ke pelabuhan. Simak info rencana enam ruas jalan tol Jakarta di sini.

M. ANDI PERDANA | WURAGIL

Baca juga:
Ahok: Gila Itu Menjual Bayi! Pecat Saja

Seorang Ibu Bayi Tersangka Sindikat Penjual Bayi

Ini Usulan Rute Baru Kopaja Integrasi Transjakarta

Pentingnya Hujan bagi Tanah Jakarta

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

12 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

13 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

15 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

21 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

22 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya