TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membatalkan rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota. "Adanya petisi penolakan sebagai bukti warga tidak setuju. Saya sejak awal juga tidak setuju itu," kata Nirwono, Jumat, 15 Februari 2013.
Menurut dia, pembangunan enam ruas tol itu hanya mendatangkan banyak kemudaratan bagi warga, sementara manfaat yang dirasakan hanya sedikit. "Tolong kaji lagi. Tidak ada teori yang mengatakan pembanguan ruas tol dalam kota mampu mengurai kemacetan," ujarnya.
Menurut dia, kemacetan yang melanda Jakarta justru semakin bertambah dengan ruas tol. Pasalnya, semakin banyak titik pertemuan arus lalu lintas kendaraan. "Jelas bakal banyak persinggungan. Akibatnya semakin banyak simpul kemacetan, bukan sebaliknya," kata dia.
Dia menilai langkah Gubernur Jokowi bakal sia-sia mengingat dana yang digunakan cukup besar hingga Rp 40 triliun, sementara manfaat yang diperoleh hanya sebatas kemudahan akses transportasi logistik. "Selain itu tidak ada lagi. Ibaratnya, mematikan kompor dengan bensin," kata dia.
Ia berharap petisi yang disuarakan aktivis dan pegiat lingkungan dijadikan masukan bagi pemerintah untuk mengurungkan niat menambah ruas tol dalam kota. Hari ini muncul petisi penolakan yang ditujukan kepada PT Bank Mandiri, PT BNI, PT BRI, dan PT BCA untuk membatalkan pendanaan Proyek Enam Jalan Tol Dalam Kota Jakarta.
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
8 jam lalu
PSI Sambut Baik Partai Luar Koalisi Gabung di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik partai-partai non-Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung pasca penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, sikap tersebut mencontoh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
