Jokowi Bingung Uang Warga Rusun Marunda Raib  

Reporter

Selasa, 26 Februari 2013 16:17 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta -- Persoalan yang dihadapi warga Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara, ternyata belum berhenti. Kali ini, dikabarkan uang yang dideposito warga ke Bank DKI senilai Rp 1,2 juta raib begitu saja.

Menanggapi itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mempertanyakannya. "Itu bayarnya ke siapa? Yang ngadu ke saya kan enggak satu-dua, tetapi bayarnya ke siapa? Enggak jelas semuanya," ujar Jokowi, Jakarta, Selasa, 26 Februari 2013.

Menurut Jokowi, warga Rusun Marunda sebelum ini sering diminta bayaran. Untuk penghuni di lantai atas membayar Rp 1 juta, di tengah membayar Rp 3 juta, sedangkan di bawah bayar Rp 6 juta. Namun, sekali lagi, kata Jokowi, pembayaran itu tidak jelas seperti apa.

Malah, menurut Jokowi, tidak ada aturan yang mengatur untuk membayar seperti itu. Jika ada kejelasan pembayaran itu dilakukan ke instansi pemerintah daerah, Jokowi berjanji akan segera mengembalikannya. Namun sampai sekarang belum jelas penghuni membayar ke siapa.

Agar tidak terjadi hal yang sama, Jokowi meminta pengawasan sistem diperketat. Apalagi sekarang ini sistem yang diterapkan di rumah susun tersebut sangat terbuka untuk umum. "Semua kan bisa mengawasi. Kan sudah ketemu semua," Jokowi menjelaskan.

Soal bantuan untuk warga penghuni Rusun Marunda yang akan dihentikan, Jokowi mengatakan akan melihat kembali kondisi di rumah susun tersebut. Jika dihentikan, dia meminta agar masyarakat tidak lagi bergantung pada pemberian dari pemerintah daerah.

"Masyarakat enggak boleh ketergantungan. Masyarakat harus semua bergerak, berusaha mendapatkan hasil dari usahanya itu. Kami enggak mau didik masyarakat untuk apa," ujarnya.

Meski begitu, pinjaman seperti fasilitas tempat tidur, kompor, televisi, dan sebagainya masih akan diberikan sampai sekarang. "Tetap kami usahakan," kata Jokowi. Simak gebrakan Jokowi di Betawi.

SUTJI DECILYA

Baca juga:

Menelusuri Jejak Pistol Rakitan

Jokowi Punya Pengganti Kepala Satpol PP

Ahok Minta Survei Aturan Ganjil-Genap

Baru 19 Persen Siswa Terdaftar Kartu Pintar

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

12 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

13 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

15 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

21 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

22 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya