Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Tjitjip Sutardjo mengatakan kementeriannya terlibat dalam pembahasan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Teluk Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tjitjip meminta Gubernur DKI Joko Widodo memperhatikan alur air laut jika proyek itu terealisasi. "Lalu nelayan yang ada di sana harus dipindahkan," kata dia, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2013.
Tjitjip mengatakan pemerintah DKI telah menyiapkan solusinya. "Namun, secara khusus baru akan dibicarakan lagi nanti," ujar politikus Partai Golkar ini. Ia menambahkan, pembangunan tanggul otomatis membutuhkan biaya relokasi nelayan.
Jokowi juga telah meminta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mempercepat pelaksanaan proyek giant sea wall di Teluk Jakarta. Dia berharap studi proyek itu selesai tahun ini. (Baca: 7 Jurus Jokowi Atasi Banjir Jakarta)
Targetnya, tahun depan akan berlangsung peletakan batu pertama (groundbreaking) pada proyek sepanjang 30 kilometer senilai Rp 280 triliun tersebut. Pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda untuk kajian pembangunan giant sea wall. (Baca: Tanggul Laut Raksasa Bukan Solusi Banjir Jakarta)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
13 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
