Petugas menunjukan Kartu Jakarta Sehat dan struk data medis pasien di Puskesmas Kelurahan Tambora di Jalan Tambora, Jakarta, Rabu (28/11). TEMPO/Subekti
Sistem kapitasi ini menggantikan metode penggajian yang selama ini dilakukan. Sistem baru berupa Pemerintah DKI menitipkan sejumlah uang di muka kepada dokter yang bertanggung jawab terhadap kesehatan populasi masyarakat tertentu. Jumlahnya dihitung Rp 7-10 ribu per kepala.
Basuki mencontohkan, kalau seorang dokter keluarga mengurus 3.000 orang, dokter akan dibayar hingga Rp 21 juta per bulan. “Kalau 3.000-nya sakit ya bangkrut dia, sebaliknya kalau yang sakit hanya 50 orang dan hanya kasih obat-obat dasar, ya dokter dapat uang dari situ," kata Basuki.
Menurut Basuki, sistem kapitasi akan diuji coba di Kelurahan Tanjung Priok dan Marunda, Jakarta Utara. Uji coba ini akan didanai dari CSR sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bisnis kesehatan. Jika sistem nantinya diperluas di seluruh DKI, akan dibutuhkan sekitar 600 dokter untuk sekitar 1,2 juta jiwa warga miskin. “Itu dengan catatan satu dokter mengurus kesehatan 2.000 orang.”
Menurut Basuki, di DKI cocoknya satu dokter mengurus 2.000 orang karena banyak yang belum paham pola hidup sehat. Dokter yang akan diterjunkan, kata Basuki, adalah dokter dari Persatuan Dokter Umum Indonesia. Dokter-dokter yang disebut dokter keluarga ini diharapkan menjaga agar masyarakat yang ada di bawah tanggung jawabnya tetap sehat.
