Sejumlah polisi berpakaian preman melakukan razia terhadap pelajar di kawasan Pakubuwono Residences Jakarta, Rabu (12/12). Dalam razia ini 4 orang remaja dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, karena kedapatan sedang bermain judi. TEMPO/Amston Probel
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, aksi preman yang memeras pengusaha sudah umum terjadi. "Dan polisi tidak bisa apa-apa. Hukum tidak jalan," kata Sofjan saat dihubungi Tempo, Kamis, 14 Maret 2013.
Pemerasan yang dilakukan preman terhadap pengusaha itu contohnya terjadi di pabrik-pabrik atau lokasi proyek. Setiap truk yang keluar-masuk pabrik melalui jalan tertentu selalu dikutip pungutan oleh para preman. Tidak banyak yang bisa dilakukan pengusaha. "Sebab, kalau tidak dikasih, bisa hilang bahkan rusak itu barang-barang," ujar pria kelahiran Sawahlunto, Sumatera Barat ini.
Berbagai pungutan liar itu tentu memberatkan pengusaha. Istilahnya, kata Sofjan, pemerasan yang dilakukan preman itu membuat ekonomi biaya tinggi (high cost economy).
Ujung-ujungnya, pungutan liar para preman ini akan ditanggung konsumen. Sebab, pengusaha akan memasukkan pungutan itu ke dalam struktur biaya produksi. "Dianggarkan ke dalam biaya tak terduga," kata Sofjan.
Bantah Lakukan Aksi Premanisme terhadap PT CNI, Warga Wolo: Kami Minta Pertanggungjawaban Perusahaan
23 Juni 2023
Bantah Lakukan Aksi Premanisme terhadap PT CNI, Warga Wolo: Kami Minta Pertanggungjawaban Perusahaan
Pemuda dan mahasiswa Wolo mengecam PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) yang menganggap aksi ratusan warga Desa Muara Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai aksi premanisme.
