Seorang aktivis menunjukkan sebuah batu bata sebgaai simbolis kepedulian Untuk pembangunan Gedung Baru KPK di Daeng Anas, Makassar, Jumat (29/6). Dukungan ini disampaikan dalam bentuk aksi "Sejuta Batu Bata untukPembangunan Gedung KPK, hal ini merupakan simbol kritikan terhadap kinerja DPR RI yang seolah tidak menyetujui rencana pembangunan gedung KPK dalampembahasan-pembahasannya.TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan warga Kelurahan Guntur, Jakarta Selatan, akan menggelar unjuk rasa memprotes rencana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi di area tempat tinggal mereka.
Rencananya, mereka akan menyampaikan keluhan kepada Gubernur DKI Jakarta Jokowi Widodo. "Rencananya ingin demo ke Jokowi," kata Heru, warga Kelurahan Guntur, kepada Tempo di Jakarta, Selasa, 9 April 2013.
Menurut Heru, warga Guntur berharap Jokowi bisa membantu mereka mencari solusi soal uang santunan penggusuran. "Karena dari KPK, kami hanya mendapat makanan," ujarnya.
Heru dan 80 kepala keluarga lain yang tinggal di Guntur tak memiliki kartu keluarga Provinsi DKI. Tanah rumah tempat tinggal mereka pun berstatus milik negara.
Setelah penggusuran, Heru beserta istri dan putranya masih tinggal di dekat reruntuhan gubuknya di Guntur. Pria asal Tegal itu belum berencana pulang ke kampung lantaran tak punya biaya.
Hari ini, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta resmi mengeksekusi tanah negara seluas 8.294 meter persegi. Di atas tanah itulah nantinya gedung baru KPK didirikan.
