Lurah Warakas Ternyata Juragan Kontrakan

Reporter

Editor

Amirullah

Kamis, 2 Mei 2013 21:32 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta -Lurah Warakas Mulyadi yang memprotes lelang jabatan camat dan lurah ternyata juragan kontrakan. Berdasarkan keterangan tetangganya, pria asal Solo itu memiliki banyak rumah kontrakan di dekat tempat tinggalnya, Jalan Raya Semper Plumpang, Jakarta Utara.

"Dia memang banyak kontrakan di sekitar sini," ujar Haris ketika ditemui wartawan, Kamis, 2 Mei 2013.

Haris mengatakan, Mulyadi setidaknya memiliki tiga rumah kontrakan. Rumah tersebut berada di nomor 58 A berpagar merah, 58 B berpagar emas, dan 59 A bercat tembok warna hijau di RT 13 RW 3, Koja, Jakarta Utara.

Harga sewa rumah di kontrakan nomor 58 A dan B diketahui sebesar Rp 700 ribu per bulan. Jika disewa per tahun, harga sewanya sebesar Rp 6,8 juta. Rumah di nomor 59 A yang berlantai dua, per lantainya disewakan sebesar Rp 8 juta per tahun.

Tak berhenti di wilayah Rawa Badak Selatan, Mulyadi juga memiliki unit di Rusunawa Marunda yang dikontrakkan. Unit yang tengah menjalani proses pemutihan itu terletak di Blok Pari, Cluster A Marunda, dan disewakan Rp1,25 juta per bulan.

Sampai saat ini, Mulyadi belum bisa memberikan konfirmasi terkait hal tersebut. Dia tidak mau mengangkat telepon ataupun membalas pesan singkat yang dikirimkan kepadanya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Tempo di rumahnya yang terletak di Rawa Badak, rumah itu terlihat sepi. Terlihat sebuah mobil Kijang Innova Silver bernopol B1676 UOU terparkir di halaman rumah. Meski begitu, rumah berpagar warna biru itu memiliki usaha jual pulsa yang masih buka.

Penjaga pulsa yang enggan disebut namanya mengatakan belum bertemu dengan Mulyadi. "Sudah dua hari tak bertemu," kata dia.

Nama Mulyadi mulai ramai dibicarakan sejak memberikan komentar kalau dirinya tidak menyetujui program DKI Jakarta Joko Widodo terkait lelang jabatan. Dirinya memprotes karena merasa masa jabatannya belum habis. Selain itu, dia juga tidak setuju dengan istilah lelang jabatan. Menurutnya, kata lelang lebih tepat diberikan kepada barang-barang bekas.

ISTMAN MP

Berita terkait

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

10 Desember 2018

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

BMKG membuat perkiraan cuaca dimana hujan disertai petir dan angin kencang akan melanda Jakarta.

Baca Selengkapnya

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

7 Desember 2018

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

Operator crane ambruk menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga Husin yang rumahnya rusak tertimpa crane.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

5 Desember 2018

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

Pergub 127 yang diteken Gubernur Anies Baswedan diharapkan mampu mempercepat program pembebasan lahan yang selama ini tersendat.

Baca Selengkapnya

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

23 Oktober 2018

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

Desain penataan Tanah Abang menjadi seperti kawasan SCBD Jakarta, masih digarap dan ditargetkan selesai tahun ini

Baca Selengkapnya

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

22 Oktober 2018

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

Dinas LH menjelaskan tumpukan sampah karena truk di Jakarta Utara sedang perawatan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Baca Selengkapnya

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

22 Oktober 2018

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

ITF Sunter hanya mengelola 2.200 ton sampah per hari dan 10 % residu harus dibuang ke Bantargebang.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

Penghentian eksploitasi air tanah, kata Koalisi Masyarakat, bisa menekan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.

Baca Selengkapnya

Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

1 Oktober 2018

Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

Uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan pada 8 Oktober hingga 23 Oktober nanti.

Baca Selengkapnya

Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

13 September 2018

Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

Balai Besar menjelaskan, wilayah yang berpotensi terendam banjir di Jakarta berada di daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi.

Baca Selengkapnya