TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berencana membentuk badan untuk mengurus masalah perizinan sebagai bagian dari reformasi birokrasi Ibu Kota. Badan itu akan memudahkan warga dalam mengurus izin ke berbagai instansi. Pengurusan izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) akan ditangani satu lembaga.
"Jadi ada lembaga yang jelas mengurus perizinan, bukan hanya (UPT) Unit Pelaksana Teknis atau menempel ke Badan Penanaman Modal Propinsi," kata Jokowi ketika ditemui di Balai Kota DKI, Selasa, 14 Mei 2013. Pembentukan badan itu, menurut dia akan diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta.
Nantinya, badan ini akan mengintegrasikan pengurusan berbagai izin dalam satu kantor sehingga prosesnya lebih efisien dan terkontrol. Jokowi mempertimbangkan rencana ini setelah menerima kunjungan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Chatib Basri, pada Selasa, 14 Mei 2013. "Terus terang tadinya saya belum membahas soal perizinan, tapi setelah tadi bertemu, pekan depan akan mulai dibahas," kata Jokowi.
Model pembentukan badan khusus untuk mengurus perizinan ini sebelumnya telah diterapkan di Solo semasa Jokowi menjadi Wali Kota. Menurut dia, langkah itu efektif untuk mempercepat pengurusan izin dan pada akhirnya memberantas pungutan liar. "Sebenarnya mengurus izin itu enggak sulit, orang datang memberi tahu nama, mengisi form, tanda tangan. Apa sulitnya?" ujar Jokowi.
Dengan begitu proses perizinan yang sebelumnya bisa memakan waktu antara enam hingga delapan bulan bisa dipangkas menjadi hanya 26 hari. "Kami batasi mengurus IMB tujuh hari harus rampung, Tanda Daftar Perusahaan sehari jadi. Kalau kerja tidak memuaskan orangnya diganti," katanya. Dia pun optimistis pungutan-pungutan dalam pengurusan izin akan hilang. "Kalau prosesnya sudah cepat ya ngapain ada bayar-bayar?"
Di Solo, proses pembentukan badan pengurusan izin itu berlangsung selama empat bulan. "Tetapi di Jakarta belum tahu bisa berapa lama, saya ingin tahu kesiapan perangkat kita seperti apa," ujar Jokowi.
Kepala BKPM Chatib Basri mengakui sistem pengurusan izin di Solo saat ini lebih baik dibanding Jakarta. "Proses perizinannya jauh lebih mudah, birokrasinya juga dipersingkat, sehingga orang berinvestasi itu lebih mudah," katanya.
ANGGRITA DESYANI
Topik Terhangat:
PKS Vs KPK | E-KTP | Vitalia Sesha | Ahmad Fathanah | Perbudakan Buruh
METRO Terpopuler
Kereta Khusus Wanita Jakarta-Bogor Dihapus
Kompolnas: Polisi Tak Terima Duit Bos Pabrik Panci
Perusakan ATM di Kantor Jokowi, Uangnya Aman
Berita terkait
Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik
27 menit lalu
Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.
Baca SelengkapnyaAntara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi
1 jam lalu
Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024
Baca SelengkapnyaPengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor
1 jam lalu
Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.
Baca SelengkapnyaIstana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih
1 jam lalu
Istana Kepresidenan juga menyatakan Jokowi selalu menghormati PDIP.
Baca SelengkapnyaPemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi
2 jam lalu
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 16 sapi kurban bantuan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V
2 jam lalu
PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.
Baca SelengkapnyaJokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor
2 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.
Baca Selengkapnya3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan
2 jam lalu
Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.
Baca SelengkapnyaRakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan
3 jam lalu
PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?
Baca SelengkapnyaRespons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif
3 jam lalu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.
Baca Selengkapnya